Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

image-gnews
Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kesaksian Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Hendra Purnama Iskandar, menjelaskan surat suara yang dikirim ke pemilih metode pos sebanyak 156.367 surat suara dan surat suara yang dikirim balik atau return to sender sebanyak 81.523.

Menurut dia, sesuai DPT surat suara yang dikirim ke pemilih melalui pos itu dilakukan dalam beberapa tahap. Namun di saat pengiriman, terdapat alamat yang tidak dikenali oleh pos ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. "Dengan catatan return to sender. Berarti pos tidak bisa mengidentifikasi alamat yang dituju," tutur Hendra, saat memberikan kesaksian melalui telekonferensi video pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin malam, 18 Maret 2023.

Penjelasan Hendra itu sebagai tanggapan terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Faisal. Saat itu jaksa meminta dia menceritakan perihal surat suara yang dikirim kepada pemilih metode pos. Jaksa Faisal menimpali, bahwa dari 81.523 yang tak menemukan alamat dan dikembalikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, masih tersisa 74.844 suara lebih.

Hendra mengatakan bahwa ada 74 ribu suara lebih yang terkirim sesuai alamat. Dari jumlah itu, yang diasumsikan dicoblos dan dikembalikan oleh pemilih ke KBRI sebanyak lebih dari 23 ribu surat suara. "Sampai kemarin ada yang dikirim. Tapi oleh pos dicap telah diterima melewati batas waktu, 15 Februari (2024)," ujar Hendra, tanpa menjelaskan detail jumlah surat suara yang dikirim balik oleh pemilih.

Jaksa bertanya kepada Hendra apa yang dilakukan Sekretariat PPLN Kuala Lumpur setelah ada surat suara return to sender ke KBRI. Hendra menjawab bahwa dia melaporkan surat suara salah alamat itu ke Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk.

Laporan Hendra itu mengenai laporan dari petugas pos, berapa surat suara terkirim, surat suara telah diterima pemilih, surat suara masih dalam proses pengiriman, hingga yang tidak menemukan alamat pemilih dan dikembalikan. "Jadi kami sampaikan ke Ketua PPLN," tutur dia, dalam sidang perkara dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 itu.

Dia juga menjawab pertanyaan Faisal tentang siapa yang bertanggung jawab perihal surat suara metode pos. Kepada Faisal, Hendra menjawab bahwa yang bertanggung jawab atas metode pos adalah Koordinator Metode Pos Tita Octavia Cahya Rahayu. Tita juga merangkap Divisi Keuangan PPLN Kuala Lumpur.

Dia menjelaskan, selain kepada Tita, pihak pos juga sering berkomunikasi Sekretariat PPLN Kuala Lumpur perihal surat suara telah terkirim. "Sehingga pihak pos tidak ingin dipersalahkan bahwa mereka tidak mengirimkan surat suara," tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

JPU Faisal juga menanyakan sempat terjadinya keributan soal surat suara 1.402. Perihal kertas suara ini, Hendra mengatakan itu baru diketahui saat mereka tengah mempersiapkan lokasi kotak suara keliling (KSK). Tapi saat itu juga diinformasikan ada kesulitan dalam penetapan titik KSK. "Sama seperti (masalah) yang ada di pos," tutur dia.

Dari situ, Hendra mengatakan mereka langsung bertanya tentang masalah di pos. Saat itu, mereka menerima jawaban bahwa ada 1.402 surat suara di-replacement. "Lalu kami tanya, 'Apa yang dimaksud replacement?' Replacement adalah penggantian data riil. Menurut PPLN, menggantikan data yang kalau dikirimkan tidak akan sampai ke tujuannya," ujarnya.

Pada Pemilu 2024, PPLN Kuala Lumpur mengacu pada datar pemilih tetap DPT Kuala Lumpur sebanyak 447.258 pemilih. Yang terbagi atas DPT KSK 67.945, DPT Pos 156.367, DPT TPS sebesar 222.945. Adapun muncul pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam DPT pemilih tersebut.

Kejanggalan itu menyeret enam anggota PPLN Kuala Lumpur menjadi tersangka pemalsuan data pemilih setelah penyelidikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu. Selain Faruk dan Tita, ada anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra, Divisi SDM Aprijon.

Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil, serta 1 eks anggota PPLN Kuala Lumpur Masduki Khamdan Mochammad. Ketujuh orang ini didakwah terlibat kasus pemalsuan data pemilih tersebut.

Pilihan Editor: Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Urutan Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

1 hari lalu

Para pencari kerja antre menggunakan gawai untuk memasukkan lamaran kerja pada Pameran Bursa Kerja di Thamrin City, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan nasional dengan 1.200 lowongan pekerjaan itu bertujuan untuk untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Indonesia Urutan Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

IMF menempatkan Indonesia urutan pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada April 2024.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

1 hari lalu

Bisnis dan institusi telah terganggu oleh pemadaman TI besar-besaran yang juga berdampak pada bandara-bandara di AS, Inggris, Spanyol, Belanda, Perancis, Jerman dan Malaysia [Tom Westbrook/Reuters]
Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

Keamanan Siber Nasional Australia mengatakan 'tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa pemadaman internet ini adalah insiden keamanan siber'.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Harga Obat 5 Kali Lipat Lebih Mahal dari Malaysia, Menkes Budi Sebut Sejumlah Faktor Penyebabnya

2 hari lalu

Ilustrasi pembuatan obat di pabrik. Shutterstock
Harga Obat 5 Kali Lipat Lebih Mahal dari Malaysia, Menkes Budi Sebut Sejumlah Faktor Penyebabnya

Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia bisa lima kali lipat lebih mahal dari Malaysia.


Mahathir Mohamad Dilarikan ke Rumah Sakit

2 hari lalu

Mahathir Mohamad, 16 Oktober 2020. REUTERS/Lim Huey Teng
Mahathir Mohamad Dilarikan ke Rumah Sakit

Mahathir Mohamad kembali dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami batuk-batuk. Belum disampaikan detail penyakit Mahathir


Malaysia Berkomitmen Mencari Keadilan atas Tragedi Jatuhnya MH17

2 hari lalu

Malaysia Berkomitmen Mencari Keadilan atas Tragedi Jatuhnya MH17

Malaysia menegaskan kembali komitmen untuk mencari keadilan bagi korban tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 satu dekade silam


Malaysia Punya Taman Dinosaurus di Gurun, Terbesar di Asia Tenggara

3 hari lalu

Dino Desert di Malaysia (Monkeys Canopy)
Malaysia Punya Taman Dinosaurus di Gurun, Terbesar di Asia Tenggara

Taman di Malaysia ini memiliki 144 dinosaurus animatronik raksasa dan aurora yang ajaib.


Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Dituduh Melanggar Batas Wilayah

3 hari lalu

Delapan nelayan Natuna bertemu KJRI usai dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari dakwaan di pengadilan Malaysia. Foto KJRI Kuching
Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Dituduh Melanggar Batas Wilayah

Delapan nelayan Natuna yang didakwa melanggar batas wilayah akhirnya dibebeaskan oleh pengadilan Malaysia.


Kim Pan-gon Tak Lagi Melatih Timnas Malaysia, Simak Perjalanan Kariernya

3 hari lalu

Pelatih Kim Pan Gon. FOTO/instagram
Kim Pan-gon Tak Lagi Melatih Timnas Malaysia, Simak Perjalanan Kariernya

Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon mengundurkan diri dari jabatannya