Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

Reporter

image-gnews
Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai NasDem Malaysia, Tengku Adnan, langsung menyanggupi permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi saksi dalam perkara dugaan pemalsuan data pemilih dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Adnan mengaku ingin membongkar fakta atas pernyataan Panitia Pemilih Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, yang menyebut partai politik telah melobi PPLN soal pemilih dalam Pemilu di negeri Jiran itu.

Terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, menuju Jakarta pada Rabu pagi, 13 Maret 2024, Adnan masih dongkol atas narasi yang menyebut partai politik melobi PPLN untuk menambah atau mengurangi jumlah pemilih. Menurut dia, pemerian itu juga masif mengalir di grup aplikasi perpesanan dan sosial media Facebook. Belakangan, beberapa media juga mengutip narasi yang juga dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu. 

“Saya disalahkan, kelakuan Adnan ini. Kalau salah, tidak mungkin saya semangat dan hadir langsung,” kata Adnan ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Maret 2024. 

Senyampang menguatnya narasi itu, Adnan menyebut PPLN juga menyudutkan cum seolah menuding dirinya menjadi aktor dalam lobi-lobi itu. Dua fenomena itu membuhul sekaligus mendorong Adnan agar suatu saat ada momentum yang tepat untuk mengapungkan cerita versi dirinya.

Meski demikian, Adnan yang juga bekas Ketua PPLN Kuala Lumpur periode 2014 itu tak mengindahkan tudingan itu. Dia ingin menyampaikan pembelaannya dalam forum yang resmi dan bukan sekadar cuap-cuap di media sosial atau tongkrongan kafe. 

“Saya diam. Ada momentum ini (jadi saksi), biar menjadi pembelajaran semua pihak,” kata Adnan.

Sebelum itu, tujuh anggota non-aktif PPLN Kuala Lumpur didakwa memalsukan data dan daftar pemilih luar negeri pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, atas lobi partai politik. Mereka adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil, dan dan bekas Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Logistik Masduki Khamdan Muhammad. 

Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Adnan langsung memarani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Kemayoran. Mestinya, Adnan akan memberi kesaksian pada hari itu juga, tapi rencana  itu buyar karena jadwal pemeriksaan saksi mundur pada Jumat, 15 Maret 2024. Alasannya, ada terdakwa IV dan VII mengajukan eksepsi atau nota keberatan. 

“Saya semangat, datang langsung,” kata Adnan. 

Jaksa Penuntut Umum sebenarnya mengizinkan para saksi dari partai politik di Kuala Lumpur hadir secara daring atau online, tapi Adnan mengaku tidak lega bila tak menyampaikan secara langsung. Ketika itu, dari tiga saksi partai politik yang diminta kesaksian, hanya Adnan yang hadir secara luring, dua saksi dari partai politik lain hadir secara daring. 

“Biar terbongkar semua,” kata Adnan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Aksi Pemalsuan, Begini 3 Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah

9 jam lalu

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
Marak Aksi Pemalsuan, Begini 3 Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah

Memastikan keaslian sertifikat tanah adalah langkah krusial untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Malaysia Evakuasi 123 Warganya dari Bangladesh

21 jam lalu

Warga negara Malaysia, yang dievakuasi dari kekerasan mematikan di Bangladesh, disambut oleh anggota keluarga saat mereka tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, Malaysia, 23 Juli 2024. REUTERS/Hasnoor Hussain
Malaysia Evakuasi 123 Warganya dari Bangladesh

Malaysia mengevakuasi 123 warganya dari Bangladesh menyusul demonstrasi mahasiswa memprotes kebijakan penerapan sistem kuota penerimaan pegawai


DPO Peracik Narkoba Asal Malaysia Masih Buron

1 hari lalu

Sebagian barang bukti pabrik narkoba yang digerebek Mabes Polri bersama Ditjen Bea Cukai dan Polda Jatim dipajang di meja sebelum jumpa pers Bareskrim Polri di Kota Malang, Rabu sore, 3 Juli 2024. Barang bukti yang diamankan antara lain, barang jadi narkoba tembakau sinte (gorila) seberat 1,2 ton, 25 ribu pil ekstasi, dan 25 ribu butir pil xanax, ditambah 40 kilogram bahan baku MDMB-4en-PINACA setara 2 ton produk jadi serta zat kimia yang bisa digunakan untuk memproduksi 2,1 juta ekstasi. TEMPO/Abdi Purmono
DPO Peracik Narkoba Asal Malaysia Masih Buron

KENT, WNA asal malaysia yang menjadi DPO karena terbukti berperan sebagai pemandu pembuatan narkoba di pabrik malang masih belum tertangkap.


Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online dan Daftar sebagai Pemilih

1 hari lalu

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) meihat calon yang akan dipilih saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Muaro Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online dan Daftar sebagai Pemilih

Cara cek TPS Pilkada 2024 bisa melalui situs Cek DPT Online KPU. Ketahui juga cara mendaftarkan diri sebagai pemilih secara online.


Indonesia Urutan Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

4 hari lalu

Para pencari kerja antre menggunakan gawai untuk memasukkan lamaran kerja pada Pameran Bursa Kerja di Thamrin City, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan nasional dengan 1.200 lowongan pekerjaan itu bertujuan untuk untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Indonesia Urutan Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

IMF menempatkan Indonesia urutan pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada April 2024.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

5 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

5 hari lalu

Bisnis dan institusi telah terganggu oleh pemadaman TI besar-besaran yang juga berdampak pada bandara-bandara di AS, Inggris, Spanyol, Belanda, Perancis, Jerman dan Malaysia [Tom Westbrook/Reuters]
Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

Keamanan Siber Nasional Australia mengatakan 'tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa pemadaman internet ini adalah insiden keamanan siber'.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

5 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Harga Obat 5 Kali Lipat Lebih Mahal dari Malaysia, Menkes Budi Sebut Sejumlah Faktor Penyebabnya

5 hari lalu

Ilustrasi pembuatan obat di pabrik. Shutterstock
Harga Obat 5 Kali Lipat Lebih Mahal dari Malaysia, Menkes Budi Sebut Sejumlah Faktor Penyebabnya

Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia bisa lima kali lipat lebih mahal dari Malaysia.