TEMPO.CO, Jakarta - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Zaldy Kasuba untuk kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Zaldy merupakan ajudan bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Jumat, 22 Maret, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate. "Zaldy Kasuba (Swasta) yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Maret 2024.
Ali berkata pemeriksaan terhadap Zaldy sebagai bagian dari penyidikan dalam mendalami aliran uang yang diterima Abdul Gani Kasuba. "Uang-uang yang diterima tersangka AGK dari pihak swasta melalui orang kepercayaannya," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba atas perkara dugaan suap pengadaan dan perijinan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.
Ali Fikri mengatakan masa penahanan Abdul Gani Kasuba dan tersangka lainnya diperpanjang selama 40 hari. "Tersangka AGK dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan cabang KPK," katanya dalam keterangan resmi, Rabu, 24 Januari 2024.
Tersangka lain yang diperpanjang masa tahanan bersama Abdul Gani, yaitu Kadis Perumahan dan Pemukiman, Adnan Hasanudin (AH); Kadis PUPR, Daud Ismail (DI); Kepala BPPBJ, Ridwan Arsan (RA); Ajudan, Ramadhan Ibrahim; pihak swasta, Stevi Thomas.
Sementara itu, untuk tersangka Kristian Wuisan (KW) dari pihak swasta diperpanjang 40 hari sampai dengan 21 Februari 2024 di Rutan cabang KPK. "Penahanan para tersangka dapat diperpanjang kembali setelahnya sesuai dengan kebutuhan penyidikan," ujarnya.
Menurut Ali, pemeriksaan masih terus berlanjut dalam rangka mendalami peran Abdul Gani dan tesangka lain dalam menerima aliran uang suap dari berbagai proyek di Pemprov Malut.
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama 17 orang lainnya di Maluku Utara dan Jakarta Selatan pada Senin, 18 Desember 2023 lalu. KPK pun telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini.
Pilihan Editor: KPK Sita Hotel Milik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
