Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Magang Mahasiswa ke Jerman, Menko PMK: Belum Ditemukan Kasus Penyiksaan, Penyekapan dan Eksploitasi

image-gnews
Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberi pandangan yang berbeda soal kisruh pengiriman mahasiswa magang ke Jerman melalui program ferienjob, yang belakangan diduga modus tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Muhadjir, kisruh ferienjob ini tidak diselesaikan lewat mekanisme hukum dengan membidiknya sebagai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sebab, kata dia, dugaan perdagangan orang itu, belum ditemukan kasus-kasus seperti penyiksaan, penyekapan, hingga eksploitasi tenaga kerja.

Sehingga menurut dia, kasus pengiriman mahasiswa magang ini berbeda dengan kasus-kasus TPPO yang pernah ditangani pemerintah sebelumnya. Karena itu, dia  beranggapan bahwa tidak ada yang salah dari adanya program kerja magang dengan skema tersebut. 

Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai dan dicari solusi serta titik temu bagi semua pihak.

“Kalau memang bisa dicari solusi yang baik, jangan sampai ke tindak pidana TPPO. Kalau bisa dicari jalan yang damai lah atau jalan titik temu,” tutur Muhadjir, saat ditemui di area Gedung Kemenko PMK, pada Selasa, 26 Maret 2024.

Muhadjir bahkan menilai program magang mahasiswa ke negara Eropa ini bagus bagi mahasiswa. “Saya berharap skema kerja magang melalui program summer job ini, ini saya kira bagus." katanya.

Ia mengatakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia biasanya juga mengambil magang ini dengan menjadi tukang petik buah apel atau anggur di pertanian. Kemudian kalau di kelautan mensortir, memilah-milah ikan hasil tangkapan. "Itu biasa,” ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, mahasiwa seharusnya memang perlu untuk melakukan eksplorasi dan memiliki pengalaman yang berbeda dengan cara mengikuti program magang ke luar negeri. 

“Dia akan punya pengalaman, misalnya pengalaman bagaimana bekerja di luar negeri, apalagi juga bersama-sama dengan pekerja-pekerja yang ada di sana tentang kedisiplinan, tentang etos kerja,” tuturnya.

Akan tetapi, dirinya mengakui bahwa pemerintah masih perlu membenahi prosedur dan kepastian dari program magang tersebut. “Memang saya kira nanti harus kita rapikan sih prosedur pemagangan,” imbuh Muhadjir.

Pembenahan tersebut yakni, menurut dia, termasuk dengan perjanjian insentif dan juga jenis pekerjaan. Bahkan, Muhadjir menilai, jika perlu, pemerintah bisa membuat lembaga khusus untuk menangani hal tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jadi menurut saya kalau ini bisa dilembagakan, diatur yang lebih rapih program bekerja musim libur atau summer job ini saya kira bagus untuk dijadikan bagian dari program pemagangan,” ujarnya.

Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dalam program ferienjob ke Jerman. Program ini diikuti 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia. Sejumlah kesaksian mahasiswa yang mengikuti program ini menyatakan apa yang mereka alami di Jerman tidak sesuai dengan penawaran atau kontrak yang disampaikan di awal. 

Para mahasiswa itu juga tidak dibekali dengan keterampilan yang memadai agar bisa magang dan bekerja di sejumlah sektor jasa di Jerman. Seringkali mereka dieksploitasi dan bahkan harus di-PHK berkali-kali.  

Para mahasiswa peserta ferienjob dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter Of Acceptance). Para mahasiswa juga harus membayar dana talangan sebesar Rp30.000.000 sampai Rp 50.000.000. Dana talangan itu nantinya dipotong dari penerimaan gaji setiap bulan. 

Setiba di Jerman, para mahasiwa diberikan surat kontrak kerja oleh PT SHB untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami. Mereka mau tidak mau harus menandatangani surat kontrak kerja dan working permit. Para korban diminta untuk menjalankan ferienjob dalam waktu 3 bulan mulai dari Oktober 2023 sampai Desember 2023. 

Dittipidum Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, seluruhnya warga negara Indonesia (WNI). 

Kelima tersangka ini terdiri dari SS (laki-laki) 65 tahun, AJ (perempuan) 52 tahun, MZ (laki-laki) 60 tahun. Sedangkan kedua tersangka yang masih berada di Jerman yaitu ER alias EW (perempuan) 39 tahun, A alias AE (perempuan) 37 tahun. 

Atas perbuatannya, kelima tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang no 17 tahun 2017  tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 15 miliar. 

ADINDA JASMINE PRASETYO | ADIL AL HASAN | ADVIST KHOIRUNIKMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

12 jam lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

Ketua PBHI, Julius Ibrani mengatakan, dengan diputusnya bebas Terbit Rencana Perangin Angin. Hal itu menunjukkan sistem peradilan di Indonesia hanya berfokus pada eksekutor dan abai dengan otak pelaku, khussnya bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab empat orang lainnya divonis bersalah.


Pemerintah Jerman Dituding Blokir Upaya Medis bagi Anak-anak Gaza

1 hari lalu

Seorang anak Palestina digendong ibunya saat dirawat di koridor rumah sakit Nasser, di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 8 Juli 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Pemerintah Jerman Dituding Blokir Upaya Medis bagi Anak-anak Gaza

Organisasi bantuan Jerman menuduh pemerintah memblokir bantuan medis yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang terluka parah di Gaza


Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

2 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

Empat ibu melaporkan lemaba pelatihan di Sukabumi yang merekrut suami dan kerabat mereka kerja di Myanmar. Jadi budak untuk melakukan penipuan.


Amerika Serikat akan Simpan Rudal Jarak Jauhnya di Jerman

3 hari lalu

Bendera Swedia dan Nato. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS
Amerika Serikat akan Simpan Rudal Jarak Jauhnya di Jerman

Sumber menyebut untuk menangkal ancaman Rusia, Amerika Serikat akan menempatkan rudal jarak jauhnya di Jerman.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

3 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Menengok Sejarah Pembuatan Bir di Dortmund Jerman

3 hari lalu

Brewery-Museum Dortmund (dortmund.de)
Menengok Sejarah Pembuatan Bir di Dortmund Jerman

Sebagai jantung budaya wilayah Ruhr, Dortmund terkenal dengan batu bara, baja, dan tentu saja bir.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

4 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

4 hari lalu

Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas dalam perkara TPPO kerangkeng manusia di rumahnya.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

4 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

4 hari lalu

Wartawan mengambil gambar ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Pada pagar kerangkeng terdapat gembok untuk mengunci ruangan tersebut. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti putusan bebas bekas Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus kerangkeng manusia.