Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

image-gnews
Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Lumajang - Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Minggu, 7 April 2024. Dalam kunjungan itu, Anis Hidayah sempat melakukan dialog dengan warga rukun tani setempat yang empat tahun belakangan ini tengah berkonflik dengan PT Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses.

Informasi yang dihimpun TEMPO, tak hanya sekadar mendengar jerit kesusahan warga, Anis Hidayah bahkan turun ke lahan yang menjadi objek konflik dan sengketa antara warga dan PT Bumisari . "Mereka mengalami intimidasi. Dan kami melakukan pengecekan," kata Anis Hidayah saat dihubungi TEMPO, Ahad sore, 7 April 2024.

Kunjungannya ke Desa Pakel ini juga sekaligus memantau tindak lanjut rekomendasi HAM yang sudah dikeluarkan Komnas HAM. "Jadi, kami mengecek situasi pasca-peristiwa sepanjang Maret kemarin," ujar Anis Hidayah.

Ketika bertemu warga, Anis banyak mendengar kekecewaan warga. "Warga kecewa kepada pemerintah, PT Bumisari dan Polres," kata Anis.

Menurut Anis, dari peristiwa konflik yang terjadi selama ini, warga telah banyak mengalami kerugian. "Yang banyak mengalami kerugian dalam konflik ini adalah warga. Tanaman ditebang, sebagian warga mengalami pemukulan, intimidasi. Tetapi justru yang diproses itu adalah laporan PT Bumisari ke warga. Warga sudah menerima panggilan (polisi)," ujar Anis.

Anis menambahkan bahwa Komnas sudah mengeluarkan rekomendasi yang mestinya ditindaklanjuti semua pihak terkait. "Rekomendasi Komnas HAM adalah menghentikan intimidasi dan kekerasan. Kami minta untuk mengedepankan dialog antara PT Bumisari dengan masyarakat. Jangan melakukan intimidasi seperti yang kemarin," ujarnya.

Komunikasi dengan kepolisian baik Polda maupun Polri terkait pemantauan hasil rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pihak-pihak terkait mamatuhi dan menjalankan rekomendasi Komnas HAM. "Seperti yang saya lakukan hari ini, kami melakukan pemantauan rekomendasi, lalu melakukan komunikasi dengan para pihak, Kapolri, Kapolda, untuk memastikan rekomendasi dijalankan," katanya.

Anis tidak memungkiri bahwa terdapat tantangan tersendiri untuk memastikan rekomendasi Komnas HAM bisa dijalankan oleh para pihak. "Terutama yang ingin kami dorong dalam kasus ini, bagaimana pemerintah itu mengedepankan penyelesaian konflik antara warga dengan PT Bumisari," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan sudah ada tim terpadu di Pemerintah Daerah Banyuwangi terkait penyelesaian konflik Desa Pakel ini. "Artinya, tim terpadu ini mestinya berada di tengah untuk memastikan kedua belah pihak itu atau terutama warga masyarakat dilindungi," katanya.

Prioritas untuk melindungi hak atas lahan merupakan hak setiap orang yang harus dilindungi. "Dan warga yang selama ini sudah tinggal lama, turun temurun itu kan mestinya dipastikan, agar mereka bisa menikmati haknya, apalagi itu adalah bagian dari sumber penghidupan mereka," ujar Anis.

Informasi yang diperoleh TEMPO, ada empat poin rekomendasi Komnas HAM yang perlu dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Empat rekomendasi itu antara lain, pertama Pemkab Banyuwangi memaksimalkan mekanisme khusus melalui tim terpadu penyelesaian konflik sosial di tingkat kabupaten untuk penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam. Dua, memastikan penyelesaian konflik lahan sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.

Ketiga, melakukan prosedur konsultasi yang bermakna lebih dahulu dengan masyarakat dengan metode yang dipahami oleh masyarakat sebelum melakukan penerbitan perpanjangan atau evaluasi atas ijin-ijin usaha korporasi. Keempat,  memastikan kewajiban korporasi untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari luasan lahan yang dimohon dan memastikan agar korporasi melakukan program tanggung jawab sosial korporasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar konsesi HGU.

Plt Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi, R Agus Mulyono dalam sebuah permintaan konfirmasi TEMPO terkait konflik Desa Pakel sempat memberikan penjelasannya. "Tim terpadu penanganan konflik telah melakukan beberapa kali, memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan dengan beberapa kali pertemuan baik di Pemda maupun di Polresta serta sosialisasi terkait status tanah," kata Agus.

Maret lalu, kata Agus, pihaknya telah mengundang PT Bumisari dan Kelompok Rukun Tani Desa Pakel. "Sebanyak dua kali tetapi pihak rukun tani tidak hadir," kata Agus melalui pesan singkat WhatsApp kepada TEMPO.

Pilihan Editor: OPM Klaim TNI-Polri Tembak Mati Komandan Kanit Kodap VIII Intan Jaya dan Masyarakat Sipil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pejabat Bank Sumsel Babel dan PT HKL Tilap Duit Kredit Petani, 6 Orang Ditahan Jaksa

18 jam lalu

Eks pimpinan Bank SumselBabel Cabang Sungailiat Santoso Putra (keempat dari kiri) bersama anak buahnya Muchamad Rubi Hakim serta karyawan PT Hutan Karet Lada Sandri Alasta yang menjadi tersangka kasus korupsi pemberian kredit petani ditahan di Lapas Kelas IIB Sungailiat. (ist)
Pejabat Bank Sumsel Babel dan PT HKL Tilap Duit Kredit Petani, 6 Orang Ditahan Jaksa

Basuki menuturkan sebanyak 417 orang petani atau kreditur diatur seolah-olah mendapatkan bantuan kredit dari Bank Sumsel Babel melalui PT HKL.


Ekonom Core Beberkan Tantangan yang akan Dihadapi Sudaryono sebagai Wamentan Baru

1 hari lalu

Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.  Sudaryono akan menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang sudah berada menjabat posisi itu sejak akhir 2020. TEMPO/Subekti.
Ekonom Core Beberkan Tantangan yang akan Dihadapi Sudaryono sebagai Wamentan Baru

Sudaryono, Wamentan baru, memiliki beberapa tantangan di sektor pertanian di masa tugasnya yang hanya tiga bulan.


Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

1 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM investigasi mendalam atas penembakan 3 warga di Puncak Jaya.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

1 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


Wamentan Sudaryono Ceritakan Masa Lalu sebagai Anak Petani: Pupuk Tak Ada Seperti Hidup dan Mati

1 hari lalu

Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.  Sudaryono akan menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang sudah berada menjabat posisi itu sejak akhir 2020. TEMPO/Subekti.
Wamentan Sudaryono Ceritakan Masa Lalu sebagai Anak Petani: Pupuk Tak Ada Seperti Hidup dan Mati

Sudaryono menceritakan masa lalunya seabgai anak petani yang pernah merasakan kesulitan pupuk.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

2 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

2 hari lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

kemenkeu menyebut Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan hari ini.


LBH Papua Kecam Penembakan Aktivis HAM Yan Christian Warinussy di Manokwari

3 hari lalu

Pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy melapor ke SPKT Polresta Manokwari Papua Barat setelah mengalami teror penembakan orang tak dikenal. Foto: Istimewa
LBH Papua Kecam Penembakan Aktivis HAM Yan Christian Warinussy di Manokwari

LBH Papua minta Ketua Komnas HAM dan perwakilan Komnas HAM Papua membentuk tim investigasi untuk mengusut peristiwa penembakan aktivis HAM itu.


Kontrak Habis Juli, Pupuk Indonesia Pastikan Tetap akan Salurkan Pupuk Subsidi ke Petani

3 hari lalu

Kontrak Habis Juli, Pupuk Indonesia Pastikan Tetap akan Salurkan Pupuk Subsidi ke Petani

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memastikan akan tetap akan menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani meski kontrak pertama selesai Juli.


Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

3 hari lalu

Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, saat ditemui usai acara diskusi tentang Membangun Kebijakan Pupuk Subsidi di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran subsidi pupuk ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani.