Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

image-gnews
Logo KPK. Dok Tempo
Logo KPK. Dok Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Najih menyatakan bahwa dia belum mengetahui rencana peleburan Ombudsman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman juga mengungkapkan bahwa mereka belum pernah diajak untuk membahas rencana tersebut.

Najih menegaskan bahwa saat ini Ombudsman masih menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Terkait dengan isu peleburan tersebut, Ombudsman menyatakan bahwa mereka mendukung dan menghormati keputusan politik hukum yang menjadi kewenangan badan pembuat undang-undang. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap upaya pencegahan maladministrasi dan korupsi.

"Ombudsman menghormati tiap upaya perbaikan melalui regulasi dan program-program terkait," kata Najih.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, sebelumnya mendengar kabar bahwa Bappenas sedang membahas peleburan KPK dan Ombudsman, dengan lembaga hasil peleburan tersebut akan fokus pada bidang pencegahan saja.

"Saya mendengar isu sudah beberapa kali. Awalnya, kami kesampingkan. Tapi makin ke sini, informasinya menjadi makin detail," ujar Kurnia dalam acara diskusi yang diadakan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 2 April 2024

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa pimpinan KPK belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga itu akan bergabung dengan Ombudsman dan fokus pada bidang pencegahan.

“Sejauh ini pimpinan tak dapat informasi itu, tapi apakah ada kemungkinan? Ada. Kami belajar dari Korea Selatan yang sebelumnya dianggap terlalu punya kuasa dianggap mengganggu sehingga digabungkan dengan Ombudsman,” kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 2 April 2024.

Namun, Alexander menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil keputusan tersebut, karena kebijakan tersebut harus didasarkan pada putusan pemerintah dan undang-undang.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, membantah isu tersebut. Menurutnya, Bappenas tidak pernah membahas peleburan tersebut.

"Kementerian PPN/Bappenas tidak pernah menerbitkan pernyataan terkait dengan penggabungan dengan Ombudsman, juga penghapusan bidang penindakan di KPK,” kata Bogat dalam keterangan resmi, kemarin. 

Fahri Hamzah pernah sebut lebih baik KPK dilebur

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2015, Fahri Hamzah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disatukan atau digabung dengan Ombudsman RI karena menurutnya ada kesamaan antara kedua lembaga tersebut. Fahri menyampaikan usul tersebut dalam diskusi "Menimbang Eksistensi KPK" yang diadakan oleh Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta pada hari Kamis.

Fahri menjelaskan bahwa Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk memanggil orang atau pimpinan lembaga yang tidak menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik. Menurutnya, jika ada lembaga yang melakukan malpraktik dalam pelayanan publik, dapat dipanggil oleh Ombudsman.

Usulan Fahri didasarkan pada kedudukan KPK sebagai lembaga adhoc. Dia menekankan bahwa KPK lebih berfokus pada fungsi pencegahan, sementara penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

"Masalah pelayanan publik sangat penting untuk memacu perkembangan investasi. Sekarang pertumbuhan (ekonomi) rendah karena tak ada yang berani ambil keputusan," katanya.

Fahri menyadari bahwa usulnya akan menimbulkan reaksi dari publik, namun ia menegaskan bahwa kritik terhadap KPK tidak selalu bersifat anti-korupsi.

KPK didirikan berdasarkan UU Nomor 30/2002 pada tahun 2002, dengan kedudukan sebagai lembaga adhoc. Fahri menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tetap akan dilakukan jika tidak ada KPK, dengan tugas dilakukan oleh polisi dan kejaksaan.

Fahri juga menyoroti perbedaan dalam kemampuan penyidik antara KPK sebelum dilemahkan dengan polisi dan kejaksaan, di mana dia menekankan bahwa hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana operasional yang sangat kecil bagi polisi dan kejaksaan.

"Kenapa polisi dan kejaksaan gak bisa seperti KPK? Karena dananya sangat terbatas. Dana operasional sangat kecil. Bandingkan gaji penyidik KPK, bisa puluhan kali lipatnya," katanya.

MICHELLE GABRIELA  | HENDRIK YAPUTRA| BAGUS PRIBADI 

Pilihan Editor: Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

7 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

Pansel KPK menyiapkan tes teftulis bagi calon komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

8 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

8 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

Pansel KPK membuka tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK dan calon Dewas yang sudah lulus administrasi.


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

9 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

10 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

10 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.


Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

11 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

Sudirman Said berharap seleksi capim KPK di tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi,


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

12 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

13 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan, peserta yang lolos yang lolos administrasi mayoritas berasal dari kalangan akademisi.