TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau akrab disapa Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
“Kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa benar yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 hingga sekarang,” kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 April 2024.
Profil Gus Muhdlor
Ahmad Muhdlor Ali lahir di Sidoarjo pada 11 Januari 1991. Menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode 2021-2024 di usia 29 tahun, dia menjadi salah satu kepala daerah termuda Indonesia.
Bersama wakilnya Subandi, Gus Muhdlor berhasil meraih 387.766 suara atau unggul 14.250 suara dari pasangan Bambang Haryo Soekartono (BHS) dan Taufiqulbar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sedangkan pasangan ketiga, yaitu Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik hanya mampu mengumpulkan 212.594 suara.
Gus Muhdlor adalah putra keenam dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Progresif Bumi Shalawat, K.H. Agoes Ali Masyhuri. Dia pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN Kenongo 2 Tulangan pada 1997-2003.
Setelah tamat, dia melanjutkan studi ke SMP Ar-Risalah Kediri pada 2003-2006. Kemudian, dia belajar di SMA Negeri 4 Sidoarjo pada 2006-2009. Lulus dari SMA, dia melanjutkan kuliah di Universitas Airlangga (Unair) dan dinyatakan lulus pada 2013.
Gus Muhdlor pun dikenal aktif di organisasi berbasis keagamaan Islam yang diikuti ayahnya, yaitu NU. Dia tercatat pernah menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo sejak 2015 dan Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur sejak 2018 hingga sekarang. Dia juga pernah meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kala itu, Khofifah Indar Parawansa sebagai pembina terbaik penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada Desember tahun lalu.
Ikut Terseret OTT di Sidoarjo
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Gus Muhdlor dan Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono tidak ditahan karena keduanya tidak ada di tempat ketika operasi tangkap tangan (OTT).
Dia menyebut tim KPK hanya menemukan 11 orang, termasuk Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati. “Ya kan ini prosesnya tangkap tangan, maka yang kedapatan dulu baru kemudian pihak-pihak lain, tentu akan kami kembangkan,” ucap Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.
Menanggapi pernyataan KPK, Gus Muhdlor mengatakan akan bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya melakukan aktivitas seperti biasa dan mengimbau seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemberian keterangan yang diminta KPK.
“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk pemeriksaan KPK. Kami memerintahkan perangkat daerah untuk memfasilitasi kebutuhan pemberian keterangan, termasuk data-data yang diperlukan, sehingga semua menjadi jelas,” ujar Gus Muhdlor usai bertindak sebagai inspektur upacara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 31 Januari 2024.
Pada Jumat, 16 Februari 2024, KPK telah memeriksa Gus Muhdlor sebagai saksi. Setelah memberikan keterangan, dia mengklaim sudah menyampaikan kesaksian atas peristiwa OTT dan membantah menerima aliran dana dari pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) BPPD Kabupaten Sidoarjo.
“Enggak, secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua,” kata Gus Muhdlor, Jumat, 16 Februari 2024.
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Viral Penemuan Tas Berisi Uang Rp100 Juta di Toilet Rest Area, Polisi Kembalikan kepada Pemudik
