Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjelang Putusan MK Sidang Sengketa Pilpres, Amicus Curiae hingga Prinsip Erga Omnes

image-gnews
Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk sengketa Pilpres, setelah penyerahan kesimpulan.  "Mulai hari ini diagendakan RPH terus setiap hari secara maraton," kata Juru bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK I, pada Selasa, 16 April 2024.

Serba-serbi Menjelang Putusan MK

1. Amicus Curiae Paling Banyak

Mahkamah Konstitusi atau MK mengatakan telah menerima amicus curiae alias sahabat pengadilan terbanyak untuk sengketa Pilpres 2024. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya tengah merekap berapa banyak amicus curiae soal sengketa hasil Pilpres yang masuk ke MK. Tapi, dia membenarkan banyak berkas sahabat pengadilan yang masuk.

"Saya kira ini memang amicus curiae yang paling banyak, hari ini saja kami menerima lima amicus curiae," ucap Fajar saat ditemui di Gedung MK I, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 16 April 2024.

2. Amicus Curiae Megawati Ditanggapi Yusril

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diserahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke MK. "Belum tentu (berpengaruh)," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. "Ya betul-betul jadi inferandum, enggak bisa jadi pertimbangan lagi."

"Tapi saya kira, tidak akan dirujuk dalam pertimbangan putusan, karena memang disampaikan tidak secara resmi. Tapi sebagai inferandum, itu bisa saja disampaikan," kata Yusril.

3. Kesimpulan Sidang Perselisihan

Mahkamah Konstitusi atau MK menerima kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024 pada, Selasa, 16 April 2024. Menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, kesimpulan diserahkan ke MK melalui petugas kepaniteraan.

"Semestinya iya (diserahkan oleh seluruh pihak), karena kesimpulan tersebut merupakan kepentingan para pihak untuk mendukung standing (kedudukan), argumentasi, serta petitum masing-masing,” kata Fajar pada Senin, 15 April 2024, dikutip Antara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Erga Omnes

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengatakan, keputusan MK mengenai sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) dalam Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada hari Senin, 22 April 2024 bersifat erga omnes (berlaku untuk semua).

Prinsip erga omnes tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyatakan, keputusan MK bersifat final, artinya keputusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Putusan MK bersifat erga omnes. KPU wajib laksanakan apa pun putusan MK atas PHPU pilpres nanti yang akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024," kata Idham, Senin, 15 April 2024.

5. Tak Mengubah Apa pun

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi, keputusan yang akan diambil oleh para hakim MK dalam sidang tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi saat ini.

Menurut dia, tidak ada catatan dalam sejarah, MK membatalkan hasil pemilu, menginstruksikan pemilu ulang, atau mendiskualifikasi calon dalam pilpres. “(Hal tersebut) tak pernah terjadi dalam pilpres kita. Jadi rasa-rasanya sengketa hasil pilpres di MK tak akan banyak mengubah apa pun,” kata Adi, Ahad, 14 April 2024. 

AMIRULLAH | SAPTO YUNUS | AMELIA RAHIMA SARI | ADINDA JASMINE PRASETYO | DEFARA DHANYA PARAMITHA 

Pilihan Editor: Ganjar Sebut Amicus Curiae Megawati Bisa Dorong MK Putuskan Perkara dengan Adil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Hasto menanggapi soal peluang Megawati jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

1 hari lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

4 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

5 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

8 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

8 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bicara Soal Perdamaian dan Keadilan Global

8 hari lalu

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menandatangani berita acara pelantikan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapal Sejarah Bung Karno (Jaket Bung Karno) di Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lahir Pancasila 2024, Megawati Soekarnoputri mengukuhkan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapal Sejarah Bung Karno (Jaket Bung Karno). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bicara Soal Perdamaian dan Keadilan Global

Megawati mengapresiasi inisiatif dan prakarsa Imam Besar Al Azhar bersama Paus Fransiskus dalam melahirkan Piagam Human Fraternity.


Respons PDIP soal Peluang Megawati Jadi Anggota DPA

9 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons PDIP soal Peluang Megawati Jadi Anggota DPA

Puan Maharani dan Djarot Syaiful Hidayat menanggapi soal kemungkinan keanggotaan Megawati dalam DPA.


Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

9 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

PDIP pimpinan Megawati telah umumkan susunan kepengurusan hingga 2025. Puan Maharani, Ahok, Ganjar, Utut Adianto sebagai apa?