Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hamim Pou Mantan Bupati Bone Bolango Ditahan Kejati Gorontalo, Korupsi Bansos Rp1,7 Miliar

image-gnews
Bupati Bone Bolango Hamim Pou (kiri) bersama Wakil Bupati Merlan Uloli (kanan) berjalan keluar usai dilantik di rumah jabatan Gubernur, di Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat 26 Februari 2021. Bupati Hamim Pou dan Wakil Bupati Merlan Uloli resmi menjabat usai dilantik oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
Bupati Bone Bolango Hamim Pou (kiri) bersama Wakil Bupati Merlan Uloli (kanan) berjalan keluar usai dilantik di rumah jabatan Gubernur, di Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat 26 Februari 2021. Bupati Hamim Pou dan Wakil Bupati Merlan Uloli resmi menjabat usai dilantik oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi atau Kejati Gorontalo menahan bekas Bupati Bone Bolango Hamim Pou, pada Rabu, 17 April 2024. Hamim Pou ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Purwanto Joko Irianto menjelaskan, Hamim Pou ditahan atas dugaan penyelewengan dana bantuan sosial. Pada tahun anggaran 2011 dan 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango terdapat pelaksanaan pemberian bansos untuk organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan partai politik.

"Di mana anggaran bantuan sosial yang telah direalisasikan sebesar Rp10,3 miliar, dan dalam pelaksanaannya terdapat pemberian bantuan sosial yang melebihi batasan nominal sebesar Rp1,6 miliar," katanya, dikutip dari Antara.

1.  Korupsi 

Hamim Pou diduga menghabiskan anggaran sebesar 152 juta, ia disebut tak membuat laporan proposal pemohon yang seharusnya. Ia diduga melanggar surat keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 67/KEP/BUP.BB/117/2011 dan Nomor : 7.a/KEP/BUP.BB/117/2012 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2011 dan 2012. 

Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kepala Kejati Gorontalo Purwanto Joko Irianto menyebut kerugian keuangan negara atau daerah yang diakibatkan oleh Hamim Pou mencapai Rp1,7 miliar. "Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara pada tanggal 29 Mei 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo," kata Joko.

2. Pasal yang Dikenakan untuk Hamim Pou

Hamim Pou  dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun.

3. Bersaksi dalam Sidang Kasus Korupsi PDAM

Bekas Bupati Bone Bolango, Gorontalo Hamim Pou memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bone Bolango, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial atau Tipikor PHI Gorontalo, Senin, 29 Januari 2024.

Hamim Pou mengatakan kehadirannya dalam persidangan yang berlangsung selama tiga jam itu, yakni memberikan keterangan selaku saksi dalam kasus korupsi dana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango beberapa waktu lalu.

"Saya sudah menjelaskan seluruh apa yang saya ketahui," kata Hamim Pou.

ANTARA

Pilihan Editor: Ketua PWI Gorontalo Jadi Wakil Bupati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

1 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Bareskrim Jelaskan Detail Dugaan Korupsi PJUTS di Kementerian ESDM

7 jam lalu

Penyidik Bareskim membawa beberapa sitaan hasil dari penggeledahan Gedung Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sekitar pukul 20:50, Kamis 4 Juli 2024. Jihan
Bareskrim Jelaskan Detail Dugaan Korupsi PJUTS di Kementerian ESDM

Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi proyek PJUTS di Kementerian ESDM untuk pengerjaan di wilayah tengah


Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi

7 jam lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi

Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM yang dimenangkan oleh PT LEN Industri


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

11 jam lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

2 hari lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

2 hari lalu

Bupati Temanggung HM AL Khaziq (kanan) menyiramkan air pada Rigen saat tradisi Ruwat Rigen di lembah gunung Sindoro dan gunung Sumbing Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 7 Agustus 2022. Tradisi Ruwat Rigen (tempat menjemur tembakau) rutin dilaksanakan masyarakat petani tembakau di lereng gunung Sindoro - Sumbing menjelang musim panen tembakau sebagai wujud permohonon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan kesuksesan. ANTARA/Anis Efizudin
Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Muhammad Al Khadziq mengklaim tidak pernah membiarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pendidikan selama masa jabatannya.


Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

3 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayakan jabatan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju.


KPK Rampungkan Pemeriksaan 9 Saksi Korupsi Paket Pengerukan Kesyahbandaran dan Pelabuhan

3 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
KPK Rampungkan Pemeriksaan 9 Saksi Korupsi Paket Pengerukan Kesyahbandaran dan Pelabuhan

KPK telah merampungan pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengerukan alur pelayaran.


Korupsi Jalan Tol MBZ, Mantan Dirut Jasamarga Jalanlayang Cikampek Dituntut 4 tahun dan Denda Rp 1 Miliar

3 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat Djoko Dwijono (tengah) mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tinggi Tipikor, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Dalam sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna dan mantan Direktur Teknik PT Jasamarga Japek Selatan Biswanto. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Korupsi Jalan Tol MBZ, Mantan Dirut Jasamarga Jalanlayang Cikampek Dituntut 4 tahun dan Denda Rp 1 Miliar

Mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono tidak diminta mengembalikan uang negara.