Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

image-gnews
Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) memprioritaskan lima program unggulan dalam pencegahan korupsi daerah. Program ini sebagai upaya mendorong optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang bebas dari segala praktik korupsi.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, mengatakan program unggulan tersebut mencakup penajaman indikator dan subindikator MCP; pendalaman area prioritas, terutama pengadaan barang dan jasa, serta perizinan; penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP); optimalisasi sinergi APIP-aparat penegak hukum (APH); dan pemantauan lapangan. “Program unggulan tersebut diprioritaskan untuk mengatasi tantangan-tantangan pemberantasan korupsi di daerah," katanya dalam keterangan resmi, Senin, 29 April 2024.

Dia berkata risiko korupsi pada area pengadaan barang dan jasa, praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan pada pelaksanaan pelayanan publik di daerah masih sangat tinggi.

Tidak hanya itu, tantangan lainnya yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di daerah, yaitu masih lemahnya pengawasan internal terutama dari sisi anggaran; sumber daya manusia; dan independensi. Hal ini diperkuat dengan data Monitoring Center Prevention (MCP) 2023. "Area pengawasan APIP memiliki nilai indeks capaian terendah dari delapan area intervensi, yaitu sebesar 70," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, penguatan APIP perlu dilakukan. Dalam penguatannya, terdapat tiga aspek yang dibutuhkan, yaitu aspek anggaran, sumber daya manusia, dan aspek independensi dan objektivitas. “Ketiga aspek dioptimalkan dengan sinergi antara KPK, Kemendagri, BPKP, KemenPan RB, dan Kemenkeu,” tutur Didik. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Wilayah I KPK Edi Suryanto juga menyebutkan tentang upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara sebagai bagian dalam upaya penajaman indikator MCP. Salah satu upaya tersebut adalah Penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan data internal KPK, Capaian PSU 2023 hanya mencapai Rp 12,5 triliun yang nilainya turun Rp 6,7 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 19,2 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa permasalahan PSU yang terjadi disebabkan oleh adanya penundaan dalam penyerahan perumahan kepada Pemda setelah proses pembangunan, berhentinya masa operasi sehingga kondisi PSU sudah tidak layak, dan Pemda tidak dapat melakukan perbaikan PSU.

KPK telah melakukan sinergi dalam penyelesaian PSU Pemda dengan Kejaksaan, BPN, serta pihak terkait lainnya.Hal ini diawali dari Kota Makassar sejak 2019 dan diperluas sampai ke seluruh kabupaten/kota. KPK pun membuat regulasi penertiban PSU, termasuk pengambil alihan PSU ketika pengembang sudah tidak ada.

Edi menyebut KPK tidak bisa sendiri dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, KPK butuh kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali media sebagai mitra strategis KPK dalam melawan tindak pidana korupsi.

“Jangan hanya menunggu berita penindakan atau OTT, Ada kegiatan KPK lainnya yang dapat diliput oleh rekan-rekan media, salah satunya agenda KPK di daerah,” kata Edi.

Pilihan Editor: Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

59 menit lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

1 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said didorong aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil untuk maju capim KPK. Ini profilnya.


Eks Penyidik KPK Sebut Seleksi Capim Jadi Kunci Melihat Independensi Pansel

2 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Menurut WP, pengembalian Komisaris Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Sebut Seleksi Capim Jadi Kunci Melihat Independensi Pansel

Eks penyidik KPK mengatakan Pansel KPK kini akan diuji independensinya lewat tugas krusial, yakni menyeleksi capim yang lebih dari 100 pendaftar.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

4 jam lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

5 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

Eks penyidik KPK yang juga Ketua IM57+ Institute M.Praswad Nugraha menyatakan kasus Harun Masiku dipengaruhi intervensi politik.


Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

5 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

Sudirman Said didorong sejumlah pihak seperti aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil maju capim KPK. Targetnya, benahi KPK.


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

17 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Bareskrim Jelaskan Detail Dugaan Korupsi PJUTS di Kementerian ESDM

1 hari lalu

Penyidik Bareskim membawa beberapa sitaan hasil dari penggeledahan Gedung Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sekitar pukul 20:50, Kamis 4 Juli 2024. Jihan
Bareskrim Jelaskan Detail Dugaan Korupsi PJUTS di Kementerian ESDM

Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi proyek PJUTS di Kementerian ESDM untuk pengerjaan di wilayah tengah


Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi

1 hari lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi

Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM yang dimenangkan oleh PT LEN Industri


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

1 hari lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal