Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

image-gnews
Kuasa hukum seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis, 18 April 2024. Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila. Tempo/Yohanes Maharso
Kuasa hukum seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis, 18 April 2024. Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila. Tempo/Yohanes Maharso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy'ari, telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK, yang mewakili korban, menyatakan bahwa Hasyim diduga melakukan pelanggaran kode etik, termasuk pendekatan, rayuan, dan perilaku tidak senonoh.

Pelanggaran ini disebut terjadi antara September 2023 dan Maret 2024, selama pertemuan di Eropa saat Hasyim melakukan kunjungan dinas, serta saat korban berkunjung ke Indonesia.

Korban telah menyediakan sejumlah bukti, termasuk percakapan, foto, dan bukti tertulis lainnya, kepada DKPP. Aristo Pangaribuan, kuasa hukum korban, menyatakan bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh DKPP dan diharapkan bisa diproses secara materiil.

Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma dan akhirnya mengundurkan diri dari posisi anggota PPLN sebelum pemungutan suara dilakukan.

Selain itu, Hasyim Asy'ari sebelumnya telah terlibat dalam beberapa kontroversi, termasuk dugaan campur tangan dalam proses pemilihan presiden, pelanggaran etika dalam proses pilpres, salah perhitungan kuota perempuan, dan skandal "Wanita Emas" yang melibatkan tuduhan pelecehan seksual yang kemudian diklarifikasi sebagai tidak benar oleh pihak yang bersangkutan.

Dasar Aturan Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Di Indonesia, aturan pidana pelecehan seksual diatur dalam beberapa undang-undang, dengan yang terbaru adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan undang-undang lex specialis yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. UU ini mendefinisikan pelecehan seksual sebagai:

Pasal 1 angka 2 UU TPKS: Setiap orang yang dengan maksud untuk melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual, melakukan perbuatan: a. Menyentuh atau meraba tubuh orang lain dengan tanpa persetujuan; b. Melakukan tindakan seksual dengan tanpa persetujuan; c. Melakukan atau membiarkan terjadinya penglihatan, pengindraan, atau pendengaran terhadap orang lain yang melakukan kegiatan seksual dengan tanpa persetujuan; atau d. Melakukan atau membiarkan terjadinya penglihatan, pengindraan, atau pendengaran terhadap orang lain yang sedang dalam keadaan tidak berdaya melakukan kegiatan seksual dengan tanpa persetujuan.

Selain definisi di atas, UU TPKS juga mengatur berbagai jenis pelecehan seksual, seperti:

Pelecehan seksual fisik: menyentuh atau meraba tubuh orang lain tanpa persetujuan, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, memaksa orang lain untuk melakukan atau menyaksikan tindakan seksual.

Pelecehan seksual non-fisik: melakukan pelecehan seksual secara verbal, menggunakan kata-kata atau gambar yang bersifat seksual untuk melecehkan orang lain, menyebarkan konten seksual non-konsensual.

Pelecehan seksual online: melakukan pelecehan seksual melalui internet atau media sosial, seperti cyberbullying, sexting, dan cyberstalking.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KUHP juga mengatur beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual, meskipun tidak secara khusus menyebutkannya sebagai "pelecehan seksual". Pasal-pasal tersebut antara lain:

- Pasal 281 KUHP: tentang percabulan
- Pasal 282 KUHP: tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur
- Pasal 285 KUHP: tentang memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan
- Pasal 296 KUHP: tentang pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana, termasuk perkara pelecehan seksual. KUHAP memberikan hak-hak kepada korban pelecehan seksual, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk didampingi oleh pendamping hukum, dan hak untuk mendapatkan restitusi.

Apa yang Terkategori dalam Pelecehan Seksual?

Berdasarkan UU TPKS, pelecehan seksual dikategorikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis perbuatannya:

Pelecehan seksual fisik: menyentuh atau meraba tubuh orang lain tanpa persetujuan, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, memaksa orang lain untuk melakukan atau menyaksikan tindakan seksual.

Pelecehan seksual non-fisik: melakukan pelecehan seksual secara verbal, menggunakan kata-kata atau gambar yang bersifat seksual untuk melecehkan orang lain, menyebarkan konten seksual non-konsensual.

Pelecehan seksual online: melakukan pelecehan seksual melalui internet atau media sosial, seperti cyberbullying, sexting, dan cyberstalking.

2. Berdasarkan hubungan pelaku dan korban:

  • Pelecehan seksual dalam keluarga: dilakukan oleh anggota keluarga, seperti orang tua, anak, suami, istri, saudara, atau kakek nenek.
  • Pelecehan seksual di tempat kerja: dilakukan oleh atasan, rekan kerja, atau klien.
  • Pelecehan seksual di tempat pendidikan: dilakukan oleh guru, dosen, atau staf sekolah/universitas.
  • Pelecehan seksual di tempat publik: dilakukan di tempat umum, seperti di jalanan, transportasi umum, atau tempat wisata.

3. Berdasarkan jenis kelamin korban:

  • Pelecehan seksual terhadap perempuan: pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan.
  • Pelecehan seksual terhadap laki-laki: pelecehan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki.
  • Pelecehan seksual terhadap anak: pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun.

MICHELLE GABRIELA  | SUKMA KANTHI NURANI  I  YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | IKHSAN RELIUBUN | HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: Koalisi Perempuan Desak Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Ditindak Serius

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Siswi SMP yang Dicabuli Kakak Pembina Pramuka Saat Kamping di Bekasi Cabut Laporan

8 jam lalu

Ilustrasi pencabulan. Shutterstock
Alasan Siswi SMP yang Dicabuli Kakak Pembina Pramuka Saat Kamping di Bekasi Cabut Laporan

Saat siswi SMP itu sedang tidur, terduga pelaku tiba-tiba membaluri tubuh korban dengan obat antinyamuk.


Kakak Beradik Jadi Korban Pencabulan Marbot Masjid di Depok

21 jam lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Kakak Beradik Jadi Korban Pencabulan Marbot Masjid di Depok

Kakak beradik berusia 6 dan 2 tahun menjadi korban pencabulan seorang marbot masjid di Kota Depok.


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Kompolnas Sebut Laporan Korban Pelecehan Seksual di KRL Semestinya Diterima Dulu oleh Polisi

1 hari lalu

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim kunjungi Polda Sumut. ANTARA/HO
Kompolnas Sebut Laporan Korban Pelecehan Seksual di KRL Semestinya Diterima Dulu oleh Polisi

Komisioner Kompolnas mengatakan, penanganan kasus pelecehan seksual memang ditangani oleh penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).


Kronologi Pelecehan Seksual di KRL yang Berujung Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polres Tebet

1 hari lalu

Ilustrasi pelecehan seksual dengan merekam video di ponsel. Sumber: asiaone.com/The Strait Times.
Kronologi Pelecehan Seksual di KRL yang Berujung Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polres Tebet

Korban menyayangkan tindakan aparat tersebut dan berbelitnya birokrasi untuk penanganan kasus pelecehan seksual.


Aduan Pelecehan Seksual Penumpang KRL Sempat Ditolak 3 Kantor Polisi, Kenapa?

2 hari lalu

Ilustrasi pelecehan seksual merekam orang lewat ponsel. Sumber: asiaone.com/The Strait Times.
Aduan Pelecehan Seksual Penumpang KRL Sempat Ditolak 3 Kantor Polisi, Kenapa?

Penumpang KRL sempat laporkan pelecehan seksual ke Polsek Taman Sari, Menteng, dan Tebet, tapi ditolak.


Laporan Pelecehan Seksual di KRL Dioper Polisi, Pemerintah Disarankan Buka Pengaduan di Kelurahan

2 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Laporan Pelecehan Seksual di KRL Dioper Polisi, Pemerintah Disarankan Buka Pengaduan di Kelurahan

Pegiat advokasi anti-kekerasan seksual Olin Monteiro mengatakan harus ada birokrasi pelaporan pelecehan seksual mulai dari tingkat terendah.


KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPAI Minta Polisi yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Kantor Polsek Tanjung Pandan Belitung Ditindak Tegas

4 hari lalu

Ilustrasi pelecehan seksual pada anak perempuan. Shutterstock
KPAI Minta Polisi yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Kantor Polsek Tanjung Pandan Belitung Ditindak Tegas

Menurut KPAI, pencabulan terhadap anak panti asuhan oleh polisi bukti penegak hukum belum memahami penanganan kekerasan seksual.