TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Abdussalam Panji Gumilang. Materi gugatan adalah soal sah atau tidaknya penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
Sidang gugatan dengan nomor perkara 47/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel itu rencananya akan digelar pada Kamis, 25 April 2024 pukul 10.00. Sidang akan dipimpin hakim tunggal Estiono.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Panji Gumilang perihal penetapan tersangka TPPU oleh Bareskrim Polri pada 17 April 2024. Permohonan tersebut terregistrasi Prapid Nomor 47/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
"Untuk termohon, yaitu Subdit III Unit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 21 April 2024.
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Abdussalam Panji Gumilang alias APG sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana awal penggelapan uang yayasan.
Keputusan meningkatkan status pemimpin Ponpes Al Zaytun itu dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara.
“Kesimpulan hasil gelar perkara tersebut meningkatkan statusnya menjadi tersangka pasal-pasal tadi,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Polisi Whisnu Hermawan di Mabes Polri Jakarta, Kamis 26 November 2023.
Dalam kasus ini, Panji Gumilang sebagai Pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mengajukan pinjaman kepada salah satu bank. Kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi, sementara cicilan pinjaman tersebut dibayarkan dari uang YPI.
Dari analisis gelar perkara pencucian uang tersebut, kata dia, penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari bank sejumlah Rp 73 miliar.
Pilihan Editor: Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK
