Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Bupati Divonis, Giliran Camat di Samosir Ditahan Gara-gara Ubah Hutan Lindung jadi Permukiman Perambah

image-gnews
Mantan Camat Harian Waston Simbolon menjadi tersangka dan ditahan Kejati Sumut, Rabu, 8 Mei 2024. Foto: Istimewa
Mantan Camat Harian Waston Simbolon menjadi tersangka dan ditahan Kejati Sumut, Rabu, 8 Mei 2024. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon divonis 12 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Maret 2024. Dia terbukti melakukan korupsi perizinan dengan mengubah kawasan hutan lindung Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, seluas 519 hektar menjadi permukiman perambah hutan dan areal pertanian. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 32 miliar lebih.

Mangindar tidak bekerja sendiri. Kasus ini melibatkan mantan Sekda Tobasa Parlindungan Simbolon, mantan Kepala Desa Partungko Naginjang Bolusson Parungkilan Pasaribu dan Sahala Tampubolon. Ketiganya sudah menjalani proses hukum. Sekarang, giliran mantan Camat Harian Waston Simbolon menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Yos A. Tarigan membenarkan hal ini. Kata Yos, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir menerima tersangka dan barang bukti atau Tahap 2 pada Rabu, 8 Mei 2024. "Setelah melewati proses administrasi di Kejati Sumut, tersangka kemudian ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan," kata Yos. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Kasus ini bermula pada 2000. Mangindar Simbolon yang saat itu menjabat Kepala Dinas Kehutanan Tobasa, meminta Bupati Tobasa Sahala Tampubolon menindaklanjuti janji Bupati Taput Lundu Panjaitan pada 1992 yang ingin mencadangkan lahan seluas 500-an hektare di sepanjang Jalan Raya Tele-Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang, untuk permukiman para perambah hutan lindung, area pengembangan budi daya pertanian dan hortikultura masyarakat setempat.

Terbitlah Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor: 309 Tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian. Tim dipimpin Sekda Tobasa Parlindungan Simbolon, wakilnya Mangindar Simbolon. Kepala Desa Partungko Naginjang Bolusson Parungkilan Pasaribu juga masuk ke dalam tim.

Mangindar menjelaskan kepada pihak yang ada di dalam tim bahwa areal yang dicadangkan bukan kawasan hutan negara, melainkan Areal Penggunaan Lain (APL). Dia menunjukkan peta tata batas kawasan Hutan Tele Hariara Pintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh pejabat berwenang. Padahal, areal yang dicadangkan masuk kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 pada 27 Desember 1982. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tobasa kemudian melakukan pengukuran tanah untuk dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan masing-masing masyarakat dan persetujuan Bolusson. Untuk memudahkan seleksi permohonan, Bolusson membagi masyarakat menjadi tujuh kelompok. 

Selanjutnya, Sahala Tampubolon menerbitkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tentang izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang pada 26 Desember 2003. Dalam SK tersebut, ada 350 hektare yang akan dibagi-bagi dan 116 hektar untuk masyarakat kelompok tujuh dan kepentingan umum. Merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor.923/KPTS/Um/12/1982, ada 234 hektar tanah berstatus kawasan hutan lindung. 

Sejak 2013-2018, berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281, ada 234 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan untuk masyarakat. Salah satunya Bolusson Parungkilon Pasaribu yang mendapat 16 hektar tanah. Ada juga penerima tanah yang bukan penggarap dari Desa Partungko Naginjang. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumut Nomor: R-28/PW02/5.2/2021 menyebut, perbuatan Mangindar Simbolon merugikan keuangan negara sebesar Rp 32 miliar lebih.

Pilihan Editor: Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petakan Permasalahan Lalu Lintas di 10 Kabupaten/Kota, FLLAJ Sumut Yakin PON 2024 Berjalan Lancar

3 hari lalu

Kadishub Sumut yang juga Ketua Bidang Transportasi PB PON Sumut, Agustinus Panjaitan, memetakan permasalahan lalu lintas di 10 Kabupaten/Kota Sumut menjelang PON 2024. Foto: Istimewa
Petakan Permasalahan Lalu Lintas di 10 Kabupaten/Kota, FLLAJ Sumut Yakin PON 2024 Berjalan Lancar

FLLAJ Sumatera Utara bersama Dishub Sumut dan Polda Sumut melakukan rapat koordinasi terkait pemetaan permasalahan lalu lintas saat PON 2024.


Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

6 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

Penggunaan BBN seperti bioetanol untuk gantikan BBM berpotensi menyebabkan perambahan hutan. Ini risikonya jika tiak terkontrol dengan baik.


Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

9 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Haryoko Ari Prabowo menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dalam perkara timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

Kejari Jaksel melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi timah AS dan SW di Rutan Salemba.


Info Gempa Terkini BMKG, 2 Gempa Darat Bisa Dirasakan Guncangannya

9 hari lalu

Ilustrasi gempa. REUTERS
Info Gempa Terkini BMKG, 2 Gempa Darat Bisa Dirasakan Guncangannya

Selain dua gempa itu, BMKG juga mengungkap antara lain gempa dari laut, 114 kilometer barat daya Sumur, Pandeglang, Banten.


Belum Setahun Beroperasi, Satgas Narkoba Bareskrim Polri Sebut Telah Tangkap 38.194 Tersangka

11 hari lalu

Konferensi pers Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024. Satgas P3GN, mulai 21 September 2023 hingga 9 Juli 2024, telah berhasil menangkap 38.194 tersangka kasus narkoba serta menyita barang bukti sabu sebanyak 4,4 ton, 2,6 juta butir ekstasi, 2,1 ton ganja, 11,4 kg kokain, 1,28 ton tembakau gorila, 32,2 kg ketamine, 86 gram heroin dan 16,7 juta butir obat keras.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Belum Setahun Beroperasi, Satgas Narkoba Bareskrim Polri Sebut Telah Tangkap 38.194 Tersangka

Satgas di bawah naungan Bareskrim Polri itu menyatakan telah menyita berbagai jenis narkoba yang dibungkus dengan kemasan teh Cina hingga kopi.


KPK Telah Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Shelter Tsunami, Kerugian Negara Rp 19 Miliar

12 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telah Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Shelter Tsunami, Kerugian Negara Rp 19 Miliar

KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara tsunami.


Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

12 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menghormati putusan hakim PN Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan.


Pegi Setiawan Bebas, Pengamat Ungkap 4 Hal yang Dirugikan atas Ketidakprofesionalan Penyidik Polda Jabar

12 hari lalu

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Pegi Setiawan Bebas, Pengamat Ungkap 4 Hal yang Dirugikan atas Ketidakprofesionalan Penyidik Polda Jabar

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan setidaknya ada 4 hal yang dirugikan dari dikabulkannya gugatan praperadilan Pegi Setiawan.


Begini Cara Yunus dan Rudi Bakar Rumah Wartawan Tribrata TV hingga Satu Keluarga Tewas

12 hari lalu

Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi. Foto: Istimewa
Begini Cara Yunus dan Rudi Bakar Rumah Wartawan Tribrata TV hingga Satu Keluarga Tewas

Cara Yunus dan Rudi bakar rumah wartawan Tribrata TV hingga satu keluarga tewas


Pertemuan Wartawan Tribrata TV Sebelum Tewas Terbakar di Rumahnya Sendiri

12 hari lalu

Kondisi rumah wartawan yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Juli 2024. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan empat orang korban pada Kamis (27/6) lalu, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pertemuan Wartawan Tribrata TV Sebelum Tewas Terbakar di Rumahnya Sendiri

Wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo disebut sempat bertemu dengan anggota TNI sebelum kebakaran terjadi. Begini ceritanya.