TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menyebut dari proses pemilihan Dewas dan pimpinan KPK ini akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Presiden Jokowi memberantas korupsi. “Ini ujian terakhir pemerintah, apakah ada keinginan untuk memberantas korupsi atau tidak,” kata Novel saat dihubungi pada Jumat, 10 Mei 2024.
Novel Baswedan menyebut ada pengalaman buruk dari panitia seleksi pada 2019 silam. Saat itu, kata dia, panitia seleksi justru menghasilkan pimpinan yang merusak KPK. “Pengalaman buruk dari pansel Pimpinan KPK sudah nyata, hasilnya justru merusak KPK. Selain dengan revisi UU KPK itu sendiri dan tindakan-tindakan lain,” kata dia.
Tak hanya itu, Novel Baswedan mengatakan apabila pemerintah ada kemauan untuk memperbaiki KPK, ada banyak tokoh yang punya komitmen dan integritas. Dia berharap tokoh seperti ini akan membantu pemerintah dengan menjadi panitia seleksi. “Bila kali ini pansel Pimpinan KPK juga sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih buruk, rasanya harapan pemberantasan korupsi di Indonesia makin suram,” kata Novel.
Sementara itu, Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses seleksi panitia ini. Dia menyebut pelemahan KPK melalui revisi UU pada 2019 berdampak signifikan terhadap rekam jejak buruk lembaga ini.
“Sikap Presiden terhadap KPK akan ditentukan pada proses seleksi ini, sehingga tidak perlu upaya luar biasa untuk melihat apakah ada sikap serius dari Presiden untuk pembenahan KPK,” kata Praswad saat dihubungi pada Jumat, 10 Mei 2024.
Praswad menyebut apabila calon pimpinan KPK bermasalah tetap dipilih, artinya tak ada perubahan terhadap proses pemilihan. Dia menyebut rekam jejak calon pemimpin KPK tak boleh dianggap basa-basi tanpa kelanjutan. “Saat itu (2019) saya selaku Ketua Advokasi WP KPK telah menyampaikan seluruh informasi tentang track record capim tetapi ternyata hanya jadi basa basi belaka tanpa kelanjutan. Makin bermasalah maka semakin dipilih. Artinya tidak ada perubahan sikap,” kata Praswad.
Oleh karena itu, dia berharap Presiden Jokowi akan serius memperbaiki kondisi KPK sekarang. Seleksi Dewan Pengawas dan pimpinan KPK pada 2024 ini disebut menjadi momentum bagi presiden untuk meninggalkan perbaikan. “Ini juga dapat menjadi momentum bagi Presiden pada masa akhirnya untuk memilih calon pimpinan KPK yang baik sebagai legacy terakhir,” kata dia.
Presiden Jokowi disebut tengah membentuk panitia seleksi Dewan Pengawas atau Dewas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Masa jabatan Dewas KPK dan pucuk pimpinan lembaga antisuap periode 2019-2023 akan paripurna pada Desember 2024.
Pilihan Editor: Disebut Berbaur dengan Warga Saat Kontak Senjata, TPNPB OPM: Kami Kan Perang Gerilya
