Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Tangkilisan Bebas, Ketahui Soal SLAPP dalam Kasusnya

image-gnews
Daniel Frits Maurits Tangkilisan. FOTO/facebook.com
Daniel Frits Maurits Tangkilisan. FOTO/facebook.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Nur Ansar, menanggapi keputusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membebaskan Daniel Frits Maurits Tangkilisan atau Daniel Tangkilisan dari semua tuduhan hukum. Dalam keputusan nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, dinyatakan bahwa Daniel Frits dibebaskan karena terbukti sebagai aktivis pembela lingkungan.

Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding aktivis lingkungan hidup Karimunjawa, Daniel Tangkilisan, lepas dari tuntutan hukum. Melalui putusan No. 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding Daniel lepas dari tuntutan hukum dan memberikan koreksi atas putusan sebelumnya.

Daniel sebelumnya dikriminalisasi akibat unggahan di media sosialnya yang menyorot limbah tambak udang ilegal di Taman Nasional Karimunjawa. Daniel seorang aktivis
lingkungan yang secara terang benderang mengomentari mengenai pencemaran lingkungan yang tidak tuntas terselesaikan karena limbah tambak udang illegal.

Meskipun Daniel dinyatakan bebas, Ketua Majelis Hakim Suko Priyowidodo dan anggota majelis lainnya tetap sependapat dengan Pengadilan Negeri Jepara bahwa tindakan Daniel merupakan ujaran kebencian sesuai Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kata Nur Ansar dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu, 22 Mei 2024.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang ini, menurut Nur, menjadi contoh baik penerapan ketentuan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) yang diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. 

Keterangan saksi di persidangan Pengadilan Negeri Jepara juga menunjukkan bahwa Daniel adalah pembela lingkungan. "ICJR menilai inilah yang menjadi dasar majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskan Daniel," ujarnya.

Nur menambahkan bahwa kasus Daniel seharusnya tidak layak diproses sejak awal karena memberikan dampak buruk terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Daniel telah ditahan selama lima bulan hanya karena unggahannya mengenai dampak tambak udang di Karimun Jawa, ujarnya.

Putusan ini, lanjut Nur, menunjukkan bahwa masih ada penegak hukum yang salah dalam menafsirkan pasal ujaran kebencian, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Nur mencatat bahwa laporan terhadap Daniel Tangkilisan seharusnya tidak diteruskan sejak awal. Ketika berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jepara dengan tuduhan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, jaksa sebenarnya bisa menghentikan perkara ini, katanya.

Anti-SLAPP sebagai pertimbangan

Jaksa sudah memiliki pedoman terkait Anti-SLAPP yang bisa digunakan sebagai pertimbangan. Begitu pula pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jepara, yang seharusnya mempertimbangkan lebih teliti mengenai ketentuan Anti-SLAPP. Namun, putusan bebas atas dasar Anti-SLAPP baru muncul di tingkat banding, kata Nur.

Nur juga menyatakan bahwa SLAPP digunakan untuk membungkam partisipasi publik dalam menjaga lingkungan hidup, mengalihkan perdebatan publik ke ranah hukum, dan menguras energi pihak terlapor. Dalam kasus Daniel, tujuan SLAPP tersebut bisa dikatakan tercapai karena Daniel dan pembela lingkungan lainnya di Jepara harus fokus mengurus masalah hukum, jauh dari isu lingkungan. "Negara justru gagal melindungi hak atas lingkungan yang sehat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Nur, kesalahan penafsiran terhadap ujaran kebencian masih berlanjut. Pengadilan Negeri Jepara telah salah menafsirkan tindakan Daniel sebagai ujaran kebencian tanpa mempertimbangkan pro dan kontra di masyarakat serta tujuan pemidanaan yang mencegah tindakan main hakim sendiri. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendapat majelis hakim tersebut jauh dari pemenuhan hak asasi manusia. Keputusan hakim di tingkat banding yang sependapat dengan putusan bersalah Daniel menunjukkan bahwa kesalahan majelis hakim PN Jepara tidak diperbaiki oleh hakim tingkat banding.

Penafsiran ujaran kebencian seharusnya dibatasi berdasarkan instrumen internasional seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik. Selain itu, dengan adanya perubahan rumusan Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE terbaru, berdasarkan prinsip lex favor reo dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, Daniel seharusnya diputus bebas karena tidak terbukti bersalah. 

Selain itu, penerapan pasal ujaran kebencian harus mempertimbangkan niat jahat dari yang dilaporkan dan ujaran yang disampaikan atas dasar identitas yang melekat dan permanen, bukan hanya kepada masyarakat umum. Kasus Daniel yang menimbulkan pro dan kontra ini jelas tidak layak dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam UU ITE, kata Nur.

Apa itu SLAPP?

Dilansir dari ICEL, SLAPP, singkatan dari Strategic Lawsuit Against Public Participation, adalah gugatan hukum yang diajukan dengan tujuan utama untuk menyensor, mengintimidasi, dan membungkam kritik. Gugatan ini biasanya diajukan oleh pihak-pihak yang kuat dan berkuasa terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan pendapat atau melakukan aksi yang tidak mereka sukai.

Tujuan utama SLAPP bukanlah untuk memenangkan kasus di pengadilan, melainkan untuk membebani pihak tergugat dengan biaya hukum yang tinggi, sehingga mereka tidak mampu melanjutkan kritik atau aksinya. Hal ini dapat menciptakan efek "chilling effect", di mana orang lain menjadi enggan untuk menyuarakan pendapatnya karena takut akan tuntutan hukum.

Anti-SLAPP adalah mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi partisipasi publik dari SLAPP.Mekanisme ini dapat berupa undang-undang, peraturan, atau jurisprudensi yang memberikan perlindungan hukumkepada individu atau kelompok yang menjadi sasaran SLAPP.

Selama 10 tahun terakhir, tahun 2022 merupakan tahun yang paling banyak terjadi SLAPP di Indonesia. Menurut data ICEL ada 26 kasus SLAPP terjadi sepanjang tahun 2022, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 24 kasus.

MICHELLE GABRIELA  | IKHSAN RELIUBUN  I  IRSYAN HASYIM

Pilihan Editor: Megawati Singgung Kasus Daniel Tangkilisan di Rakernas PDIP, Begini Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan Itu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim Soal Fufufafa, Pasukan Bawah Tanah Jokowi: Gibran Lambang Negara

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim Soal Fufufafa, Pasukan Bawah Tanah Jokowi: Gibran Lambang Negara

Pasukan Bawah Tanah Jokowi menilai Gibran adalah lambang negara yang harus dilindungi dari berita bohong soal Fufufafa.


Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. Presiden bersama sejumlah menteri dan lima gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.


Pasukan Bawah Tanah Jokowi Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim Karena Sebut Fufufafa Adalah Gibran

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Pasukan Bawah Tanah Jokowi Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim Karena Sebut Fufufafa Adalah Gibran

Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata Jokowi melaporkan Roy Suryo karena mengungkap akun Fufufafa hampir pasti adalah Gibran.


KKP Minta Gakkum KLHK Tindak Aktivitas Tambak Udang yang Masih Aktif di Karimunjawa

1 hari lalu

Ketua komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakariya menyaksikan hutan mangrove yang mati akibat tercemar sisa limbah tambak udang vaname intensif di tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KKP Minta Gakkum KLHK Tindak Aktivitas Tambak Udang yang Masih Aktif di Karimunjawa

KKP meminta agar aktivitas tambak udang yang masih aktif dan merusak lingkungan ditindak.


CekFakta #278 Belajar dari Kencangnya Ujaran Kebencian terhadap Perempuan dan Minoritas di Pilpres 2024

7 hari lalu

Ilustrasi Ujaran Kebencian. shutterstock.com
CekFakta #278 Belajar dari Kencangnya Ujaran Kebencian terhadap Perempuan dan Minoritas di Pilpres 2024

Belajar dari Kencangnya Ujaran Kebencian terhadap Perempuan dan Minoritas di Pilpres 2024


Mahasiswa Unimal Mengaku Diinjak, Polres Banda Aceh Bantah Lakukan Kekerasan

8 hari lalu

Polresta Banda Aceh saat melaksanakan konferensi pers terkait penangkapan mahasiswa yang melakukan aksi di DPR Aceh, di Banda Aceh, Jumat, 30 Agustus 2024: Foto: ANTARA/Rahmat Fajri
Mahasiswa Unimal Mengaku Diinjak, Polres Banda Aceh Bantah Lakukan Kekerasan

Polres Banda Aceh membantah tuduhan melakukan kekerasan saat memeriksa mahasiswa Universitas Malikussaleh terkait aksi Kawal Putusan MK


Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

9 hari lalu

Ilustrasi penjara. Sumber: aa.com.tr
Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

Septia Dwi Pertiwi, buruh perusahaan harus mendekam di penjara gara-gara mengungkap gaji di bawah UMR. Dijerat pasal UU ITE yang tidak berlaku.


ICJR Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Nyoman Sukena Kasus Landak Jawa, Harapkan Jaksa Berlaku Sama pada Kasus Serupa

9 hari lalu

Terdakwa I Nyoman Sukena memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis, 19 September 2024. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu
ICJR Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Nyoman Sukena Kasus Landak Jawa, Harapkan Jaksa Berlaku Sama pada Kasus Serupa

JPU Kejaksaan Tinggi Bali menuntut bebas I Nyoman Sukena dalam kasus landak Jawa dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di PN Denpasar, Bali.


Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka

10 hari lalu

Puluhan mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar aksi protes di halaman taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Selasa, 17 September 2024. Mereka menuntut Polresta Banda Aceh mencabut status tersangka terhadap enam mahasiswa Unimal dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap polisi. Istimewa
Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka

Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap enam mahasiswa Unimal yang kini berstatus sebagai tersangka setelah unjuk rasa di gedung DPRA.


Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

10 hari lalu

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, kedua dari kiri, saat konferensi pers di Kantor KLHK, Senin 12 Februari 2024. TEMPO/IRSYAN
Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

KLHK akan berkoordinasi dengan Komnas HAM, LPSK dan polisi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap aktivis lingkungan.