Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terpopuler Hukum: Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Tanggapan Menkopolhukam, dan Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di kanal hukum pada Rabu pagi, 29 Mei 2024, mengenai respons presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal kabar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung yang dikuntit anggota Densus 88. Di posisi kedua, ada pernyataan Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) yang akan mendalami penyebab Jampidsus dimata-matai anggota Densus 88.

Berita berikutnya yang banyak menjadi sorotan di kanal hukum yakni enam orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri dalam kasus korupsi Telkom Group. Berikut ini rangkuman ketiga berita tersebut.

Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Gaduh kabar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 ternyata sampai ke telinga Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kepala negara langsung turun tangan dan ikut buka suara atas permasalahan tersebut.

Jokowi mengatakan sudah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kedua petinggi itu dimintai keterangan soal dugaan penguntitan personel. “Sudah saya panggil tadi,” ucap Jokowi saat ditemui usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. Namun Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dibahasnya bersama Kapolri dan Jaksa Agung tentang insiden penangkapan anggota Densus 88 yang ketahuan menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah.

Presiden meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendampinginya dalam acara di Istora Senayan itu, untuk menjelaskan. “Tanyakan ke Kapolri langsung,” ujarnya.

Akan tetapi Listyo menolak memberikan keterangan soal dugaan penguntitan yang dilakukan anggotanya terhadap Jampidsus. Kapolri mengatakan saat ini tidak ada masalah dengan Jaksa Agung.  “Emang enggak ada masalah, enggak ada apa-apa juga,” kata Listyo Sigit Prabowo.

 

Menkopolhukam Dalami Penyebab Jampidsus Kejaksaan Agung Dikuntit Anggota Densus 88

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan isu simpang-siur ihwal permasalahan antara Polri dan Kejaksaan Agung sedang didalami. Meski demikian kedua institusi hukum tersebut tetap terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. "Dengan isu yang tadi disampaikan bahwa saat ini terus dilakukan pendalaman, dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya," kata Hadi ditemui usai hadiri Rakernis Baintelkam Polri di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 28 Mei 2024.

Hadi memastikan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung masih menjalankan fungsinya masing-masing. Situasinya pun tetap aman terkendali. "Bahwa kedua pimpinan Institusi sampai sekarang itu masih terus menjalankan fungsinya masing-masing dan situasinya juga aman terkendali, komunikasi juga baik," kata dia.

Hadi menuturkan secara khusus sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal permasalahan tersebut. Hadi meminta dua pejabat itu tetap fokus pada pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK Bepergian ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Telkom Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan terhadap dugaan rasuah bermodus pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group. Menindaklanjuti tahap penyidikan ini, KPK pun mengajukan pencegahan kepada Dirjen Imigrasi agar enam orang tersebut tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Kasus rasuah yang menimpa perusahaan BUMN bidang teknologi informasi dan komunikasi, ini diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, enam orang dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendalami kasus ini.

Lantas, siapa saja yang masuk daftar enam orang yang dicekal KPK dalam kasus korupsi Telkom Group?

  1. Siti Choirina selaku mantan EVP DES PT Telkom.
  1. Paruhum Natigor Sitorus selaku mantan Dirut PT Infrastruktur Telkom/Telkom Infra.
  1. Tan Heng Lok selaku Pemilik PT Telemedia Onyx Pratama.
  1. Natalia Gozali selaku Dirut Operasi PT Mitra Buana Komputindo.
  1. Victor Antonio Kohar selaku Direktur PT Asiatel Globalindo.
  1. Fery Tan selaku Direktur PT Erakomp Infonusa.

 Pilihan Editor: Kasatgas Operasi Damai Cartenz Sebut KKB Teror Tenaga Medis, Guru, hingga Murid di Paniai Papua Tengah

 

                                                                                                                                               

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

5 jam lalu

Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI soal pengambilan keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan 2024 di Gedung Nusantara 1, DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

Pengamat menyebut langkah pemerintah memberikan suntikan modal untuk BUMN yang merugi adalah langkah tidak masuk akal.


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

6 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

7 jam lalu

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Persatuan Korban Istaka Karya (Perkobik) melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu, 15 Maret 2023. Mereka menuntut BUMN pailit, PT Istaka Karya (Persero), untuk membayar utang pada mereka senilai Rp 1,1 triliun. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

Pengamat BUMN menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN karya tidak efektif. Ada potensi pemularan kondisi keuangan yang sakit


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

7 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

8 jam lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

12 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.