Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keluarga Vina Minta Jaminan Trauma Healing dan Restitusi ke Komnas HAM, Apa Artinya?

image-gnews
Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam perkembangan kasus pembunuhan Vina, remaja yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan, keluarga Vina telah mengajukan permohonan resmi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka meminta jaminan untuk trauma healing dan restitusi. Langkah ini diambil karena berbagai upaya hukum dan medis yang telah ditempuh belum dirasa cukup untuk memulihkan kondisi psikologis dan memberikan keadilan yang layak bagi Vina. 

Komnas HAM mendorong adanya bantuan pemulihan trauma bagi keluarga Vina Dewi Arsita, korban kasus pembunuhan di Cirebon. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan hal ini ketika kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Kantor Komnas HAM untuk menyampaikan perkembangan kasus tersebut.

“Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan terkait dengan penyidikan, dan kepastian adanya trauma healing untuk keluarga Vina,” ujar Uli Parulian Sihombing di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Selain dukungan pemulihan trauma, Uli Parulian Sihombing mengatakan bahwa Komnas HAM juga akan memastikan proses hukum berjalan dengan adil serta memastikan adanya kompensasi dan restitusi bagi keluarga korban.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah juga menekankan bahwa salah satu fokus utama Komnas HAM adalah memastikan pemulihan bagi anggota keluarga korban. Anis menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan bantuan pemulihan, seperti program bina sosial.

“Penting bagi keluarga mendapatkan semacam psikolog klinis untuk menjadi acuan seberapa trauma anggota keluarga korban karena kasus ini,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, menyampaikan bahwa keluarga Vina mengalami trauma yang sangat berat, sehingga membutuhkan pendampingan untuk pemulihan psikologis.

“Mereka masih terus mengingatkan kebiasaan Vina, mengingat wajah Vina, mengingat luka, dan penyiksaan yang dialami oleh Vina. Jadi memang saya sampaikan bahwa bagaimanapun kami harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Restitusi dan Landasan Hukumnya

Dilansir dari laman kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Selain hak atas perlindungan, korban tindak pidana tertentu juga berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi. Beberapa peraturan yang mengatur restitusi dan kompensasi termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur hak-hak tersebut, teknis penyelesaian permohonan untuk memperoleh restitusi dan kompensasi belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. 

Pilihan Editor: Komnas HAM Terima Pengaduan Kuasa Hukum Keluarga Vina, Ingin Pastikan Proses Hukum Berjalan Adil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Pegi Setiawan Detik-Detik Ditangkap Polisi dan Kaki Diinjak Penyidik

7 jam lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Cerita Pegi Setiawan Detik-Detik Ditangkap Polisi dan Kaki Diinjak Penyidik

Pegi Setiawan menceritakan detik-detik dirinya ditangkap personel Polda Jawa Barat atas tuduhan pelaku pembunuhan Vina dan Eky


DPR Soroti Pergantian Penyidik Kasus Vina Setelah Pegi Setiawan Bebas

11 jam lalu

Kerabat memeluk ibu Pegi Setiawan, Kartini, usai putusan sidang praperadilan tersangka kasus Vina Cirebon, di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 8 Juli 2024. Hakim mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan yang membuat status tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Jawa Barat terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. TEMPO/Prima Mulia
DPR Soroti Pergantian Penyidik Kasus Vina Setelah Pegi Setiawan Bebas

Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti sikap Polri yang tetap mengupayakan penyidikan kasus kematian Vina dan Eky.


Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

1 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

Peristiwa hukum pekan ini antara lain Pegi Setiawan menang praperadilan bebas status tersangka dan vonis 10 tahun pidana penjara Syahrul Yasin Limpo.


Polda Jawa Barat Sebut Masih Pelajari Berkas Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

1 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Polda Jawa Barat Sebut Masih Pelajari Berkas Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

Polda Jawa Barat masih memperjari berkas putusan praperadilan Pegi Setiawan.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

2 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Sosok Saka Tatal, Terpidana di dalam Kasus Vina-Eki yang Mengajukan PK

2 hari lalu

Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, jalani tes masuk kerja di PT Dusdusan, Kecamatan Palmerah, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Jihan Ristiyanti
Sosok Saka Tatal, Terpidana di dalam Kasus Vina-Eki yang Mengajukan PK

Mukti menyatakan Peninjauan Kembali (PK) tersebut dilakukan untuk pemulihan nama baik Saka Tatal serta meminta pertanggungjawaban negara


Bebas Setelah Menang Praperadilan, Ponsel, Ijazah, Rapor Hingga KK Pegi Setiawan Masih Disita Polda Jabar

2 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Bebas Setelah Menang Praperadilan, Ponsel, Ijazah, Rapor Hingga KK Pegi Setiawan Masih Disita Polda Jabar

Kuasa hukum Pegi Setiawan menyebutkan sejumlah barang milik kliennya seperti handphone, ijazah, raport, dan Kartu Keluarga, masih disita oleh pihak Polda Jawa Barat.


Diduga Beri Kesaksian Palsu di Kasus Vina Cirebon, Ini Isi Lengkap Keterangan Aep dan Dede

2 hari lalu

Aep saksi kasus Vina Cirebon. Foto : Youtube
Diduga Beri Kesaksian Palsu di Kasus Vina Cirebon, Ini Isi Lengkap Keterangan Aep dan Dede

Kesaksian lengkap Aep dan Dede yang tertuang di putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara pembunuhan Vina dan Eky, 8 tahun lalu.


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

2 hari lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.


Saka Tatal Ajukan PK, Pegi Setiawan Siap Berikan Keterangan

2 hari lalu

Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, jalani tes masuk kerja di PT Dusdusan, Kecamatan Palmerah, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Jihan Ristiyanti
Saka Tatal Ajukan PK, Pegi Setiawan Siap Berikan Keterangan

Peninjauan Kembali Saka Tatal yang akan datang, Pegi Setiawan siap berikan keterangan.