Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Poin Febri Diansyah sebagai Saksi Persidangan Syahrul Yasin Limpo, Segini Bayarannya

image-gnews
Penasehat hukum dan Managing Visi Law Office juga mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Penasehat hukum dan Managing Visi Law Office juga mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah sempat bergabung dalam jalannya kasus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rentang 2020-2023. Uang itu digunakan Syahrul Yasin Limpo untuk kepentingan pribadinya. Modus yang dilakukan para terdakswa dengan memeras para pejabat eselon I.

Atas perbuatannya itu, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf E dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Lalu bagaimana jalannya tugas Febri Diansyah saat itu dalam kasus ini?

1. Mundur Sebagai Kuasa Hukum

Febri Diansyah mundur dan tidak lagi mendampingi SYL dalam tahap penyidikan, sejak pertengahan November 2023. Sebelum itu ia sempat menjadi kuasa hukum SYL di tahap penyelidikan hingga sebagian tahap penyidikan. Alasan Febri mundur jadi kuasa hukumnya  adalah larangan ke luar negeri yang dikeluarkan oleh KPK.

Selain itu ia tak ingin membebankan SYL selaku kliennya lantaran pernah menjadi bagian dari lembaga anti korupsi. “Yang pasti satu sisi tentu saja saya sangat menghormati dan menghargai kerja teman-teman KPK pada saat itu. Di sisi lain, saya juga punya tugas tentu saja sebagai advokat,” katanya.

2. Memperoleh Bayaran Milyaran Rupiah

Dalam jalannya sidang SYL, Febri Diansyah mengaku mendapati bayaran Rp 800 juta saat penyelidikan, dan Rp 3,1 miliar ditahap penyidikan. Jelasnya Rp 800 juta itu adalah honor untuk mendampingi tiga klien. Ialah SYL, Sekretaris Jendral Kementan 2021-2023 Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin pertanian Kementan 2023 Muhammad Hatta.

“Tim kami ada delapan, untuk tiga klien,” kata Febri yang dikutip dari Antara.

Ia bilang honorium itu berasal dari dana pribadi ketiga kliennya, bukan dari Kementan atau hasil tindak pidana. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Apakah saudara tahu uang yang saudara terima Rp 3,1 M itu uang pribadi mereka atau uang dari kementerian?” tanya Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

“Uang pribadi, Yang Mulia,” jawab Febri saat sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. 

3. Febri Bantah Pengaruhi Saksi

Dalam sidang di Tipikor Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024, Febri membantah pernyataan pernah memengaruhi saksi dalam kasus korupsi Kementan. Febri bilang ia berbicara dengan para saksi untuk mengumpulkan informasi setelah diminta membuat legal opnion atau pendapat hukum.

Mulanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh tanyakan pertemuannya dengan sejumlah pegawai kemantan. Apakah sebelumnya Febri ada menemui saksi yang saat itu sudah diperiksa oleh KPK?

Hal ini diiyakan oleh Febri, sebab saat itu katanya hal itu merupakan bagian dari tugasnya sebagai penasihat hukum. Ada beberapa persoalan hukum yang Febri bilang perlu diketahui. Ia pun meminta pihak Kementan untuk memberi salinan dokumen dari pihak yang tahu akan perkara itu. 

Akan tetapi Febri mengaku tak tahu jika orang-orang tersebut sudah pernah diperiksa oleh KPK. “Saya pada saat itu tidak mengetahui secara persis, tapi yang pasti saat itu, karena kami meminta siapa yang mengetahui persoalan-persoalan ini, maka dihadirkanlah beberapa orang yang pada saat kami datang mereka sudah ada,” katanya.

Pontoh katakan langkah Febri Diansyah mendapati data pada pihak Kementan bukan masalah, akan tetapi menjadi masalah jika Febri menemui saksi yang sudah diperiksa KPK lalu memengaruhi mereka. 

ELLYA SYAFRIANI | MUTIA YUANTISYA 

Pilihan Editor: Febri Diansyah Beberkan Alasannya Mundur sebagai Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

11 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Polisi Dalami Bukti Wartawan Dianiaya saat Liput Sidang Vonis SYL

12 jam lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Polisi Dalami Bukti Wartawan Dianiaya saat Liput Sidang Vonis SYL

Polisi mendalami barang bukti kasus pengeroyokan terhadap kamerawan televisi, Bodhiya Vimala Sucitto, saat meliput sidang vonis SYL


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

13 jam lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Menengok Dua Hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memvonis SYL

13 jam lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Menengok Dua Hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memvonis SYL

SYL dinyatakan terbukti meyakinkan menurut hukum telah melakukan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi yang merugikan negara hingga Rp 44,5 miliar.


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

15 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

16 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

Peristiwa hukum pekan ini antara lain Pegi Setiawan menang praperadilan bebas status tersangka dan vonis 10 tahun pidana penjara Syahrul Yasin Limpo.


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

17 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

19 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

Jaksa KPK sebelumnya menuntut agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan US$ 30 ribu


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

1 hari lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.