Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Laporkan 3 Hakim yang Putuskan Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA, Ini Profilnya

image-gnews
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membacakan putusan banding terhadap perkara Gazalba Saleh, Senin, 24 Juni 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membacakan putusan banding terhadap perkara Gazalba Saleh, Senin, 24 Juni 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaporkan putusan sela dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus Gazalba Saleh ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa mereka sedang menunggu hasil dari tindak lanjut laporan tersebut. "Kita bukan lagi akan mengadu, kita sudah mengadu. Kita masih akan menunggu," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 25 Juni 2024.

Nawawi mengungkapkan bahwa KPK telah mencium adanya kejanggalan atau 'bau anyir' dalam putusan sela Gazalba Saleh. "Kalau soal bau-bau anyir, semua orang bisa menciumnya, Pak. Apa lagi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerjanya memang mencium," katanya.

Dia menjelaskan bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah bahwa dalam persidangan, majelis hakim Tipikor terkesan mengarahkan Jaksa KPK untuk mengikuti putusan sela tanpa memberikan penjelasan mengenai langkah hukum lanjutan yang bisa diambil.

Meskipun demikian, Nawawi dan lembaganya menyerahkan penilaian akhir atas persoalan ini kepada KY dan Badan Pengawas (Bawas) MA. Lantas, bagaimana profil sekilas ketiganya?

Profil Fahzal Hendri Rianto

Fahzal Hendri adalah hakim ketua dalam kasus ini. Ia sebelumnya dikenal sebagai hakim yang menangani kasus korupsi BAKTI BTS Kemenkominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Fahzal lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat, dan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Kariernya sebagai hakim dimulai di Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, pada tahun 1998.

Setelah itu, ia berpindah tugas ke PN Muara Bulian, Jambi, sebagai ketua pengadilan. Pada tahun 2014, ia dipindahkan ke PN Probolinggo dan menjabat di sana selama dua tahun. Selain kasus BAKTI BTS Kemenkominfo, ia juga menangani sejumlah kasus populer lainnya, seperti korupsi Satelit Orbit 123 Derajat Bujur Timur dan korupsi usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group.

Profil Rianto Adam Pontoh

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rianto Adam Pontoh adalah hakim yang sebelumnya dikenal karena mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe. Dalam kasus tersebut, ia menjadi ketua majelis hakim dan menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kepada Enembe, serta memerintahkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 19 miliar subsider dua tahun penjara. 

Rianto juga terlibat dalam mengadili kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS BHAKTI 4G dan perkara SYL yang diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Rianto memulai kariernya sebagai hakim di PN Kepanjen pada 2008, lalu PN Makassar pada 2016, dan kini bertugas di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Profil Sukartono

Sukartono adalah salah satu hakim yang menjabat sebagai Hakim Ad hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut informasi dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sukartono lahir di Yogyakarta pada 11 April 1956. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai perjalanan karier Sukartono di dunia peradilan.

Sukartono juga merupakan salah satu anggota majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memberikan vonis bebas kepada pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BLEM), Samin Tan. Dalam kasus tersebut, hakim menilai bahwa Samin Tan tidak terbukti melakukan tindak korupsi suap seperti yang didakwa oleh jaksa KPK. Sukartono tercatat pernah menjadi hakim di beberapa pengadilan, termasuk hakim ad hoc kasus korupsi di Bangka Belitung, serta hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA  | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut 'Bau Anyir' Putusan Sela Hakim Agung Gazalba Saleh, Apa Maksudnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

12 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

13 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

14 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

14 jam lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

15 jam lalu

Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso (tengah), memberikan salam seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis di PN Jakarta Pusat, Jakarta, 27 Oktober 2016. Jessica menyatakan tidak terima akan keputusan Majelis Hakim. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

19 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

20 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

1 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.