Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Bintang Perbowo, KPK Tetapkan Eks Dirut Hutama Karya sebagai Tersangka Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera

image-gnews
Bintang Perbowo. Istimewa
Bintang Perbowo. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada 20 Juni 2024, KPK mengumumkan telah menetapkan Bintang Perbowo sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).Mantan Direktur Utama BUMN Hutama Karya itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama eks Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya, Rizal Sutjipto dan komisaris Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen. 

KPK mengumumkan penyitaan terhadap aset milik tersangka dalam kasus ini. “KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu BP, MRS, dan IZ,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan yang dikutip, Jumat, 21 Juni 2024.

Profil Bintang Perbowo

Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan 2013 Wika dalam indonesia-investments.com, Bintang Perbowo lahir pada 15 Februari 1954. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana pada 1990. Setelah itu, ia berhasil meraih gelar magister dari Manajemen Internasional, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya pada 1997. 

Saat berkarier, Bintang pernah menduduki beberapa jabatan di perusahaan konstruksi. Pada 1999-2008, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pembangunan Perumahan. Selain itu, ia juga menjabat pada posisi penting lainnya di Pembangunan Perumahan. Kemudian, pada 2008-2013, ia menjabat sebagai Direktur Utama Wijaya Karya (Wika). Lalu, pada 25 April 2013, ia kembali menduduki posisi yang sama dengan periode sebelumnya di Wika. Pada tahun pengangkatannya kembali sebagai Direktur Utama Wika, ia meraih The Performing Construction CEO Indonesia Most Admired CEO oleh Warta Ekonomi.

Pada 2018, Bintang ditunjuk sebagai Direktur Utama Hutama Karya. “Keputusan ini dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-114/MBU/04/2018,” kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, pada 26 April 2018.

Penunjukkan Bintang sebagai Direktur Utama Hutama Karya karena masa tugasnya di Wika telah habis dan memiliki sifat kepemimpinan yang terbukti selama 10 tahun. Salah satu prestasi Bintang adalah menembus pasar konstruksi kawasan Asia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Bintang menjadi tersangka korupsi pengadaan lahan di sekitar JTTS yang berawal dari Hutama Karya di bawah pimpinannya berhenti melakukan projek ini pada 2023. BUMN ini berkeinginan membangun kompleks perumahan dan perkantoran di sekitar area rehat jalan tol. Namun, menurut Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, ada indikasi korupsi di balik pengadaan lahan tersebut.

Menurut Majalah Tempo, sejak 2023, KPK menelusuri dugaan penyimpangan proyek jalan tol Lampung yang dikelola Hutama Karya. Penyelidikan berfokus pada anggaran Hutama Karya untuk membebaskan lahan masyarakat selama 2018-2020 di Desa Bakauheni seluas 43 hektare dan Desa Canggu seluas 85 hektare. KPK mensinyalir harga pembelian lahan tersebut tidak wajar sehingga menetapkan Bintang Perbowo, Rizal Sutjipto, dan Iskandar Zulkarnaen sebagai tersangka untuk melakukan penyelidikan.

KPK menyelidiki, Hutama Karya telah menghabiskan uang Rp406 miliar untuk pengadaan lahan. Dari ratusan dana tersebut, sebanyak Rp133 miliar digunakan untuk pembebasan lahan Desa Canggu dan Rp75 miliar untuk Desa Bakauheni.

Dari jumlah yang telah dikeluarkan, ada selisih pembayaran sekitar Rp197 miliar yang menjadi kerugian negara, tetapi sebagian dananya sudah dikembalikan. Tak hanya itu, masalah lain juga muncul lantaran semua sertifikat lahan masih dalam penguasaan PT Sanitarindo dan belum beralih ke Hutama Karya.

RACHEL FARAHDIBA R  | ADAM PRIREZA | RIKY FERDIANTO

Pilihan Editor: KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai jadi Tersangka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

2 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan bahwa dirinya tak ikut proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK.


Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

2 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

ICW menyinggung proses seleksi pimpinan KPK pada 2019. Ketika itu, ada nama Firli Bahuri yang telah beberapa kali menjalani dugaan pelanggaran etik.


Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

2 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan, akan membuat keterangan video tengah malam nanti.


ICW Dorong Pansel KPK Coret Calon Pimpinan yang Tak Patuh LHKPN

3 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Dorong Pansel KPK Coret Calon Pimpinan yang Tak Patuh LHKPN

Pansel KPK harus mampu mengambil sikap tegas tersebut demi menjaga integritas para pimpinan KPK nantinya.


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

4 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

5 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

Proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK tahun ini mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen sipil.


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

5 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.


Pendaftaran Capim KPK Ditutup Hari Ini, IM57+ Institute Minta Figur Berintegritas Mendaftar

6 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Pendaftaran Capim KPK Ditutup Hari Ini, IM57+ Institute Minta Figur Berintegritas Mendaftar

Sejumlah mantan penyidik KPK yang tergabung dalam IM57+ juga berencana mendaftar capim KPK. Terhalang batasan umur.


Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

7 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri)  memberikan rompi sebagai simbolis pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

Revisi UU KPK membuat lembaga pemberantasan korupsi ini menjadi bagian dari eksekutif dan membuatnya tidak independen. Sepinya pendaftar capim KPK.


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

8 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.