Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menilik Obstruction Justice dalam Kasus Vina Cirebon

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Polisi mengawal Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Polisi mengawal Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini ramai terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eky, dikenal Vina Cirebon, yang diduga adanya obstruction justice atau penghalangan proses hukum.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya ungkapan dari Mabes Polri yang menemukan fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dna Muhammad Rizky di Cirebon tersebut.

Selebumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan bahwa adanya pihak pelaku pembunuhan tersebut yang sempat menyambangi saksi agar dapat berbicara tidak sesuai fakta.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu, 19 Juni 2024, Sandi mengatakan bahwa dalam fakta pengadilan ada saksi yang didatangi oleh pengacara dan pelaku, berserta orang tua para pelaku yang meminta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. “Jika dapat mengungkapkan hasil sidang di pengadilan, maka aka nada sesuatu hal yang menarik,” tutur Sandi.

Meskipun demikian, istilah obstruction justice atau penghalangan proses hukum ini ramai didengar dari beberapa berita terkait kasus pidana yang serupa. 

Apa itu obstruction justice?

Dikutip dari jurnal UNES LAW REVIEW yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, obstruction justice merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum. 

Obsturuction justice termuat dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak diatur secara tegas terhadap makna dari perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” yang dalam ketentuan pasal tersebut sehingga menjadi sebuah kemungkinan bila adanya kesalahan dalam mengartikan makna perbuatan dalam ketentuan pasal.

Dalam Pasal 221 KUHP disebutkan, tindakan dari obstruction justice dapat menjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berusaha menghalang-halangi suatu proses hukum.

Mengutip dari Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya yang termuat dalam jurnal UNES LAW REVIEW tersebut menyebutkan bahwa tindakan obstruction justice dapat berupa mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, atau berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya.

Arti obstruction justice dalam Pasal 221 KUHP

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam Pasal 221 KUHP berbunyi: 

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus lima rupiah:

1.     Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

2.     Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mepersukar benda-benda terhadap mana atau dengan nama kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menuntut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan tersebut tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Arti obstruction justice dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

HAURA HAMIDAH I DEFARA DAHNYA PARAMITHA
Pilihan editor: Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

10 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Kejati Jabar Terima Surat Penghentian Penyidikan Pegi Setiawan

1 hari lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Kejati Jabar Terima Surat Penghentian Penyidikan Pegi Setiawan

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terima surat penghentian penyidikan Pegi Setiawan kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 12 Juli 2024.


Dukung Pengusutan Obstruction of Justice dalam Kasus Harun Masiku, IM57+ Institute Singgung Pimpinan KPK

1 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dukung Pengusutan Obstruction of Justice dalam Kasus Harun Masiku, IM57+ Institute Singgung Pimpinan KPK

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha merespons langkah KPK yang aka mengusut obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku.


Deretan Pesohor yang Bersuara tentang Kasus Vina Cirebon dan Pegi Setiawan

1 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Deretan Pesohor yang Bersuara tentang Kasus Vina Cirebon dan Pegi Setiawan

Sejumlah pesohor ini ikut berkomentar dan soroti kasus Vina dan Pegi Setiawan


KPK Mulai Selidiki Perintangan Penyidikan di Pencarian Harun Masiku

1 hari lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Mulai Selidiki Perintangan Penyidikan di Pencarian Harun Masiku

KPK mulai menyelidiki dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) dalam upaya pencarian buronan Harun Masiku.


Pegawai TPST Bantargebang Tewas Terikat dan Kepala Tertutup Karung, Sosoknya Dikenal Pediam dan Tertutup

1 hari lalu

Ilustrasi mayat. Pakistantoday.com
Pegawai TPST Bantargebang Tewas Terikat dan Kepala Tertutup Karung, Sosoknya Dikenal Pediam dan Tertutup

Setelah dua hari hilang, pegawai TPST Bantargebang itu ditemukan tewas mengapung dengan kaki dan tangan terikat, serta kepala tertutup karung.


Peradi Klaim Kantongi Bukti Baru untuk PK Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

1 hari lalu

Tim kuasa hukum 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eky dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Dedi Mulyadi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kesaksian palsu pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Peradi Klaim Kantongi Bukti Baru untuk PK Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Peradi mengklaim telah mengantongi bukti baru dan saksi baru untuk PK terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon.


KPK Mulai Penyidikan Dugaan Perintangan Pencarian Harun Masiku

1 hari lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak pidana korupsi tersangka politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Mulai Penyidikan Dugaan Perintangan Pencarian Harun Masiku

KPK memulai memeriksa saksi yang diduga terkait atau merintangi upaya pencarian buronan Harun Masiku.


Penemuan Mayat Pegawai TPST Bantargebang, Polisi Periksa 11 Saksi

1 hari lalu

Ilustrasi mayat. guardian.ng
Penemuan Mayat Pegawai TPST Bantargebang, Polisi Periksa 11 Saksi

Mayat pegawai TPST Bantargebang bernama Waryanto ditemukan mengapung di saluran air dalam kondisi terikat


Polisi Sita 675 Motor Honda yang Ditilep dari Dealer untuk Diekspor, Ini Kronologi Kasusnya

1 hari lalu

Polisi memeriksa barang bukti usai Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Fidusia dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dana atau Penadahan Kendaraan Bermotor Jaringan Internasional di Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024. Sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20 ribu sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp.876 miliar. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Sita 675 Motor Honda yang Ditilep dari Dealer untuk Diekspor, Ini Kronologi Kasusnya

Total ada 675 motor Honda senilai Rp 826 miliar yang disita polisi. Negara tujuan ekspornya Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan dan Nigeria.