Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Fakta Rusun Marunda yang Sempat Dijarah

Reporter

image-gnews
Kondisi Rusun Marunda blok C yang mengalami kerusakan di Cilincing, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Sebanyak 451 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Rusun Marunda blok C1 - C5 telah dipindahkan karena kondisi bangunan sudah tidak layak huni. ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus
Kondisi Rusun Marunda blok C yang mengalami kerusakan di Cilincing, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Sebanyak 451 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Rusun Marunda blok C1 - C5 telah dipindahkan karena kondisi bangunan sudah tidak layak huni. ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda di Jakarta Utara (Jakut) dijarah oleh orang tak bertanggungjawab. Diketahui Aset Rusun Marunda di Blok C, Cilincing, Jakarta Utara, itu raib dijarah.

1. Pelaku sudah ditangkap

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap atas aksi penjarahan aset di kluster C Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Heru berujar sudah berkoordinasi dengan Asisten Pembangunan (Asbang) serta kepolisian untuk menindak pelaku pencurian.

"Melalui Asisten Pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap," kata dia di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Kamis, 20 Juni 2024.

2. Tidak dilakukan pembongkaran rusun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal informasi terjadi penjarahan aset di kluster C Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. 

"Sekarang sudah koordinasi dengan Polres, Polsek setempat, ya harus ditindak itu kan sudah melanggar hukum. Ada beberapa yang sudah mau diproses," kata Heru di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024.

Heru mengatakan tidak akan melakukan pembongkaran rusun setelah ada penjarahan itu. "Enggak ada. Ya pelakunya kami tangkap saja," ujarnya.

3. Direlokasi pada 2023

Sebelumnya rusun ini direlokasi pada 2023 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga warga Rusun Marunda ke Rusun Nagrak. Relokasi itu sebagai upaya revitalisasi Rusun Marunda karena hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bangunan kluster C rusun itu tidak layak secara struktur bangunan.

YOLANDA AGNE | AISYAH AMIRA WAKANG | DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Jalan Hantu Pembunuh Hutan 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

2 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah hunian hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain karena wajib pajak mengalami kondisi tertentu.


Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

4 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan untuk Upacara 17 Agustus di IKN berfungsi 100 persen.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

23 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

23 jam lalu

Sampah terlihat memenuhi aliran kali Cilliwung di pinggiran pemukiman Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juni 2024. Meskipun telah dibersihkan oleh petugas terkait, kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan menjadi faktor utama yang menyebabkan sungai tersebut tidak pernah bersih dan dipenuhi tumpukan sampah limbah rumah tangga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

Greenpeace menilai rencana pemerintah menggunakan satu pulau di Kepulauan Seribu, untuk menampung sampah berpotensi mencemari laut.


Polisi Tangkap Pencuri Bajaj di Kebon Jeruk yang Viral di Media Sosial

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjawab pertanyaan media saat konferensi pers terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang penyimpanan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Pencuri Bajaj di Kebon Jeruk yang Viral di Media Sosial

Unit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencurian bajaj di Kebon Jeruk yang viral di media sosial


Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

1 hari lalu

Pulau Semakau. gofishing.sg
Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

Bukan hanya KLHK, DPRD juga belum mendapat informasi secara langsung tentang wacana pulau sampah di Kepulauan Seribu.


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

3 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

3 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.


Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

4 hari lalu

Sejumlah pengunjung menyaksikan pesta kembang api  pada hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. PT Jakarta International Expo menyebutkan selama 33 hari penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang diikuti oleh 2.550 pelaku usaha itu berhasil mencatat transaksi jual beli lebih dari Rp7,5 triliun. ANTARA/Aprillio Akbar
Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan penyelenggaraan Jakarta Fair 2024 mencatatkan transaksi Rp 7,5 Triliun


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

4 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman