"Laundry tidak memiliki ijin," kata Wakil Lurah Sukabumi Selatan Ubay Hasan saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Rabu (5/5). Ubay menuturkan, pemerintah sudah dirugikan miliaran rupiah karena ini. "Seharusnya mereka ada pajaknya, ini membuat mereka terlena," katanya.
Dan pemerintah membiarkan ini, dengan alasan warga masih membutuhkan mereka. "Selama warga tidak protes, kami biarkan saja," katanya.
Namun, pada akhirnya pemerintah Walikota Jakarta Barat berniat untuk menertibkan kembali. "Kita ingin ada pembinaan," kata Ubay. Dan pengusaha menolak, dengan alasan kawasan lain tidak ditertibkan. "Selatan urusan selatan, kita nggak usah ngomong yang lain, ini urusan barat," katanya pada para pengusaha.
FEBRIANA FIRDAUS