Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Selatan Perluas Penanganan RW Kumuh

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Jakarta Selatan menambah jumlah RW kumuh yang akan ditangani secara  khusus. Jika tahun sebelumnya, Jakarta Selatan menangani 15 RW kumuh, tahun ini pemerintah kota menambah sebelas RW lagi sehinga total RW kumuh yang ditangani berjumlah 26 RW. Sehingga, total jumlah RW kumuh yang ditangai pemerintah kota ini sebanyak 72 RW. 

Menurut Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi, penambahan jumlah RW kumuh dalam penanganan itu dilakukan sebagai salah satu upaya mempercepat pengentasan RW kumuh yang total saat ini tercatat sebanyak 72 RW. “Sekarang sasaran kami ada 26 RW, namun masih ada 46 RW yang harus diselesaikan,” kata Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi hari ini.

Sebanyak 26 RW kumuh yang masuk dalam penanganan itu RW 01 Kelurahan Gandaria Selatan, RW 03 Cilandak Timur, RW 02, 03, 06, 11 Gandaria Utara, RW 01 Cipete Utara, RW 02 dan 03 Petogogan, RW 02 dan 08 Kramat Pela, RW 03, 05, dan 06 Tegal Parang, RW 05 dan 09 Menteng Atas, RW 01 Kuningan Timur, RW 07 Gandaria Selatan, RW 05 Ragunan, RW 05 Duren Tiga, RW 05 Tegal Parang, RW 03, 10 dan 11 Pela Mampang dan RW 04 serta 05 Kuningan Barat.

Menurut Syahrul, penanganan khusus yang diberikan kepada 26 RW kumuh itu melibatkan banyak sektor seperti Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan, Suku Dinas Olahraga, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Suku Dinas Pertamanan. Penataan yang dilakukan antara lain penataan fasilitas dan kesehatan. Ia berharap, penanganan khusus yang diberikan kepada RW kumuh bisa membuat Jakarta bebas dari RW kumuh pada 2012.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan juga memfasilitasi warga RW kumuh untuk memperoleh pekerjaan seperti petugas keamanan, supir atau usaha kecil. Selain itu, menurut Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Suhari, warga RW kumuh tersebut juga ditawarkan untuk bertransmigrasi ke luar pulau. “Kami tawarkan juga transmigrasi ke Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera bagi warga RW kumuh. Mereka mendapat prioritas,” kata Suhari.

ARIE FIRDAUS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

23 Juli 2019

Deretan rumah warga di bantaran aliran sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Deretan rumah tersebut selain bisa membahayakan warga karena longsor dan banjir juga tampak terlihat kumuh dan semrawut. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

Pemeritah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah mengkaji rencana menata lingkungan di daerah pemukiman padat yang masuk kawasan kumuh kota.


BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

27 Mei 2019

Deretan rumah warga di bantaran aliran sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Deretan rumah tersebut selain bisa membahayakan warga karena longsor dan banjir juga tampak terlihat kumuh dan semrawut. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

BPN menyebut kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.


Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

30 Januari 2019

Ilustrasi Kota Jakarta. Getty Images
Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat rencana tata ruang Ibu Kota yang menarik minat swasta, sebagai upaya menghilangkan kawasan kumuh.


PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

20 Maret 2018

Kawasan pemukiman Dadap, Tangerang, 24 Oktober 2014. Pemerintah kabupaten Tangerang akan merelokasi kawasan kumuh Dadap menjadi sentra makanan laut terbesar di Indonesia dan pusat perbelanjaan yang menghubungkan antar pulau. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

Pemerintah menilai keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sudah sangat mendesak.


2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

10 Oktober 2017

Ilustrasi pemukiman kumuh di pinggir kali. ANTARA/Aprillio Akbar
2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

Salah satu target Kementrian PUPR di tahun 2019 ialah mengurangi kawasan kumuh di berbagai kota di Indonesia.


PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

5 September 2017

Warga beraktivitas di dekat Sungai Gendong yang dipenuhi sampah yang berada di kawasan Muara Baru, Jakarta, 2 Juni 2017. Pemprov DKI bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh di DKI Jakarta melalui program 100-0-100. ANTARA/Aprillio Akbar
PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

Luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar.


Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

4 Mei 2017

Rektor ITB Kadarsah Suryadi menyampaikan orasi ilmiah didepan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan para guru besar saat peringatan 95 tahun kiprah ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi teknik pertama di Indonesia di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 3 Juli 2015. TEMPO/Prima Mulia
Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

Surabaya, Tangerang, dan Bandung mendapatkan rating terbaik sebagai kota cerdas.


Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

6 Maret 2017

TEMPO/Seto Wardhana
Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk memangkas kawasan pemukiman kumuh di provinsi itu tahun anggaran 2017-2019.


Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

10 Februari 2017

Sejumlah anak mandi di pemukiman padat dikawasan Manggarai, Jakarta, (10/9). Pada tahun 2011, tercatat masih ada 5.560 titik lokasi kumuh perkotaan di seluruh Indonesia. Tempo/Aditia Noviansyah
Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

Pemerintah menyiapkan dana US$ 762 juta untuk "menyulap" kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata baik.


Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

7 Desember 2016

Sejumlah anak bermain di kawasan permukiman kumuh Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

Pemkot Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.