TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami meminta perkembangan proyek Mass Rapid Transit tak terus ditanyakan kepada Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Alasannya, jika ada masalah penting, Dono berjanji akan menyampaikannya secara langsung.
“Jangan kejar pemegang saham kami, kasihan kalau dikejar-kejar terus,” ujar Dono dalam konferensi pers pertama direksi baru PT MRT di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2013. Saham PT MRT Jakarta sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, di sisi lain mereka meminta agar tak diganggu dengan pertanyaan soal perkembangan MRT. “Kami ini bukan selebritas jadi jangan dikejar-kejar,” katanya. “Kalau ada hal yang kami nilai penting pasti akan kami sampaikan.”
Direksi baru PT MRT Jakarta kini terdiri dari Dono Boestami sebagai Direktur Utama, Muhammad Nasir sebagai Direktur Konstruksi, dan Albert Tara sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Posisi Sekretaris Perusahaan masih kosong.
Dono masih memiliki banyak pekerjaan rumah, peninggalan direksi MRT terdahulu. Dalam pertemuan itu Dono sempat curhat karena harapan masyarakat dan Pemprov DKI kepada direksi baru MRT sangatlah tinggi. “Kami ini dalam empat minggu diminta mengejar apa yang sudah tertinggal selama lima tahun. Kami bukan superman, jadi tolong dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Di bidang teknis, mereka masih harus mengumumkan penetapan lelang. “Tetapi waktunya belum bisa kami umumkan sekarang,” ujar Dono.
Di bidang administrasi, sejumlah pekerjaan rumah menanti. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan No. 188 yang terbit pada November 2012 silam. Isinya, pembayaran kontraktor haruslah menggunakan metode pembayaran langsung atau direct payment. Ada pula peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengubah besaran tanggungan pinjaman menjadi 51 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 49 persen ditanggung pemerintah pusat.
“Akibatnya harus ada revisi perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman. Meskipun ini urusan pemerintah pusat, tetap akan ada pengaruhnya,” ujar Dono.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juka sedang menyiapkan naskah penerusan perjanjian hibah untuk menyesuaikan dengan kesepakatan yang diperbarui pemerintah pusat. “Kami ingin kedua proses ini berjalan simultan,” katanya.
Menurut Dono, pihaknya masih harus menyiapkan proses penarikan dana pinjaman untuk melengkapi dana pembangunan koridor pertama Lebak Bulus-Hotel Indonesia. (Baca: Tiga Hal Penting agar MRT Segera Berjalan)
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat: Kudeta || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Baca Metro Tempo:
Korban Kebakaran Tambora Keluhkan Sampah Bangunan
Lembar Ujian Nasional Gampang Luntur dan Rusak
Pembunuh Ibu Ini Minta Layanan Istimewa ke Polisi
