JKN, Orang Miskin Tetap Tak Boleh Sakit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (dua kanan) mengamati pelayanan Poli gigi ketika meninjau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pucang Sewu di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Jatim, Sabtu (4/1). Dalam kesempatan tersebut Presiden meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ANTARA/M Risyal Hidayat

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (dua kanan) mengamati pelayanan Poli gigi ketika meninjau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pucang Sewu di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Jatim, Sabtu (4/1). Dalam kesempatan tersebut Presiden meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta--Pemerintah meresmikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada awal tahun ini. Sebanyak 1.710 rumah sakit swasta dan pemerintah serta 15 ribu klinik dan dokter akan melayani peserta BPJS.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, melalui BPJS, rakyat miskin di seluruh Indonesia bisa berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakit. "Saya tak ingin mendengar ada pekerja tidak terlindungi. Saya tak mau mendengar laporan rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit dan tak bisa berobat karena alasan biaya," Yudhoyono menegaskan.

    Jaminan sosial sebenarnya tak sepenuhnya gratis karena pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta pegawai swasta tetap membayar iuran 5 persen dari gaji. Negara hanya menjamin biaya premi bagi 86,4 juta warga miskin. Presiden menargetkan pada 2019 seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta jaminan kesehatan.

    Banyak yang meragukan pelaksanaan program jaminan kesehatan ini meski terasa manis, indah, dan menyenangkan. Pemeo "orang miskin tak boleh sakit di negeri ini" sudah begitu lekat. Hasil jajak pendapat situs Tempo.co dan portal Yahoo! Indonesia meragukan program JKN akan membuat pelayanan kesehatan kelompok masyarakat miskin menjadi lebih baik. Hasil polling selengkapnya, baca Majalah Tempo edisi Senin, 13 Januari 2014.

    TEMPO

    Terkait:
    Jokowi Pertanyakan Adanya Klaim ke Pasien JKN

    SBY Bacakan Status Instagram Ani di Rapat Kabinet

    Jusuf Kalla: Dokter Bekerja Proporsional Saja

    Wamen Kesehatan: Dokter Rugi Tak Ikut BPJS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?