Enam PR Ahok Versi DPRD DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014.  Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pekerjaan rumah telah menunggu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menganggap banyak persoalan di Ibu Kota yang harus diselesaikan Ahok, sapaan akrab Basuki. Pelbagai persoalan itu mulai dari reformasi birokrasi, komunikasi, pelayanan publik, kemacetan, banjir, dan kesejahteraan.

    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin menyebutkan, pekerjaan rumah utama Ahok adalah soal reformasi birokrasi. Menurut dia, perbaikan birokrasi tak cukup dengan merotasi dan melelang pejabat. Karena cara tersebut dinilai tidak efektif. "Birokrat itu butuh dilatih," kata dia di Gedung DPRD, Rabu, 19 November 2014.

    Apalagi reformasi menggunakan cara ekstrim: memecat pejabat dan mengancam melaporkan ke penegak hukum. Ia menganggap bentuk ancaman justru membuat pejabat ketakutan sehingga tak mau bekerja. "Pemimpin itu bukan menakut-nakuti. Berikan kepercayaan kepada bawahan untuk bekerja."

    Ketua PKS Jakarta itu juga menilai Ahok harus memperbaiki gaya berkomunikasi baik dengan Dewan maupun dengan masyarakat. Jangan menimbulkan keresahan, karena Jakarta ini plural. "Bagaimanapun juga Ahok ini dari minoritas," ucapnya. Ia meminta Ahok untuk menjaga harmonisasi dan kestabilan poltik di DKI.

    Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jhonny Simanjuntak meminta Ahok untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan. Karena, Dewan juga termasuk dari pemerintah daerah. "Selama ini jarang komunikasi. Apa susahnya sih bersilaturahmi," kata dia. Toh, komunikasi lancar membuat pemerintah semakin solid dan untuk kepentingan rakyat juga.

    Selanjutnya: Pembenahan Pelayanan Publik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.