Ahok Batasi Sepeda Motor, Lulung Beri Solusi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahok (kiri) berbincang dengan Lulung disaksikan istrinya Veronica Tan (kanan) saat bertemu di acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ahok (kiri) berbincang dengan Lulung disaksikan istrinya Veronica Tan (kanan) saat bertemu di acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Lulung Lunggana meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memikirkan efek pembatasan sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lulung beralasan, efek pembatasan itu merembet ke soal kesejahteraan masyarakat.

    "Tak cuma fasilitas parkirnya, tapi juga bagaimana mereka membayar parkir," kata Lulung saat dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014. Menurut Lulung, kebijakan pemerintah DKI di bawah Ahok yang membatasi sepeda motor membuat masyarakat yang memarkirkan motornya harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar jasa penitipan itu. (Baca:Larangan Sepeda Motor di Jakarta Berlaku 24 Jam)

    Selain masalah parkir tersebut, kata Lulung, pemerintah DKI harus memikirkan kendaraan antar gratis agar masyarakat tetap tak memerlukan waktu lama untuk sampai ke tempat tujuan. Menurut Lulung, masyarakat masih mengeluhkan soal lamanya waktu tunggu kedatangan bus gratis yang disediakan pemerintah DKI.

    Masalah kendaraan bermotor yang mencari jalan alternatif juga perlu diselesaikan. Soalnya, jalan-jalan di sekitar Thamrin dan Medan Merdeka Barat menjadi lebih padat dibanding biasanya. "Misalnya di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Orang buka pintu langsung lihat ratusan kendaraan melintas," ujar Lulung.

    Lulung juga mengingatkan Gubernur Ahok agar memikirkan dampak pelarangan itu secara sosial. Jangan sampai pengendara kendaraan bermotor merasa menjadi penduduk kelas dua karena dilarang melintas di Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. "Jangan sampai hak-hak dan kesejahteraannya dirampas," ujarnya. (Baca:Menimbang Larangan Sepeda Motor di Jalan Protokol)

    Daripada melarang melintas, Lulung menyarankan Ahok membuat jalan khusus bagi sepeda motor. "Berikan saja jalan khusus," ujarnya. Uji coba pembatasan sepeda motor dimulai sejak kemarin. Pemerintah DKI Jakarta melarang sepeda motor melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia-Jalan M.H. Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat.

    NUR ALFIYAH

    Berita Terpopuler:
    JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang 
    JK Walk Out, Titiek: Ngambek atau Mau Bobo?
    Ormas Larang ISI Yogya Putar Film Senyap
    Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.