DPRD Sebut Ahok Panik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan  guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sedang panik dengan mengeluarkan ancaman akan melapor ke Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

    "Laporkan saja. Kami enggak takut," ujarnya di gedung Dewan, Rabu, 25 Februari 2015. "Justru, dengan mengancam-ancam begitu, kelihatan dia sedang panik, semuanya diterabas." 

    Ahok menyatakan akan melaporkan temuan kejanggalan sebesar Rp 12,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. 

    Ahok menduga dana siluman itu disisipkan para anggota Dewan dalam pembahasan APBD 2015. Dia meminta Kejaksaan dan KPK menginvestigasi temuan tersebut.

    Besok, anggota Dewan akan menggelar rapat paripurna terkait dengan penggunaan hak angket terhadap Ahok. Taufik merupakan salah satu inisiator penggunaan hak angket. Dia bersama legislator lain menganggap langkah Ahok mengajukan APBD versi pemerintah berformat e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri merupakan bentuk pelanggaran.

    Taufik mengatakan, kalau semua anggota Dewan setuju menggunakan hak angket, bukan tak mungkin Ahok bisa diturunkan dari jabatannya. "Satu-satunya cara supaya Ahok selamat, ya, mundur saja."

    Adapun terkait dengan tudingan sisipan dana siluman yang dilontarkan Ahok, Taufik membantah. "Mana ada itu? Buktikan saja."

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.