TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuduh ada dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD) tahun 2015. Pemerintah menuduh ada oknum yang menitipkan proyek beserta nilai rupiahnya di berbagai dinas. Caranya lewat jalan belakang dan di balik meja, atau di luar pembahasan resmi.
Pada ABPD tahun-tahun sebelumnya, pola semacam itu terjadi. Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki alias Ahok sebenarnya mengetahui persoalan itu. Namun, kata Ahok, Jokowi tidak ingin menggugat, karena mereka baru terpilih dan kemungkinan besar tidak ada dukungan politik di Jakarta dan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun kini Gubernur Basuki alias Ahok ingin menerapkan e-budgeting dan dia sudah berkuasa penuh sebagai Gubernur, menggantikan Jokowi yang dilantik sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2014. Basuki menjelaskan Presiden Jokowi mendukung langkahnya bersih-bersih.
Bagaimana Tim Penyusun Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jakarta untuk APBD 2015 menemukan angka Rp 12,1 triliun ? "Waktu itu kami bandingkan dokumen yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jakarta dengan dokumen yang dari DPRD," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat, 6 Maret 2015.
Langkah itu dilakukan karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selalu memberikan evaluasi dan laporan rutin. BPKP menemukan kegiatan-kegiatan yang awalnya tak diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kenaikan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang awalnya diusulkan SKPD. Temuan lain adalah penyusunan standar harga bidang jasa borongan dan perencanaan barang/jasa/yang tidak sesuai metodologi yang seharusnya.
Rupanya, sejak tahun 2009, tidak lagi dilakukan penyusunan standar harga perencanaan barang teknologi informasi. BPKP menyimpulkan perencanaan dan penganggaran pada APBD 2012 dan 2013, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Banyaknya temuan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jakarta bersikukuh menggunakan sistem e-budgeting di APBD 2015 untuk menghindari adanya peng-input-an anggaran yang tidak sesuai perencanaan. "Pada APBD tahun 2014 mulai dilacak, ternyata UPS ada di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Rupanya ini akan diulang juga di APBD 2015," ujar Saefullah.
Dari perbandingan dua dokumen, Tim Ahok menemukan dana siluman itu banyak tersebar di Dinas Pendidikan, Olah Raga, dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Nilainya, mulai dari jutaan sampai miliaran rupiah.
Menurut Saefullah, hal itu berbahaya bagi jajaran SKPD, pegawai negeri sipil yang dulunya dikenal sebagai Pimpinan Proyek. "Saat ini, polisi dan kejaksaan sedang mengejar penyalahgunaan anggaran tahun 2014," katanya.
Penggunaan sistem e-budgeting membuat pegawai pemerintah tidak akan berani memasukkan data anggaran secara sembarangan. "Kami sama-sama ingin menyelamatkan anggaran dan uang rakyat," kata Saefullah, tokoh Betawi yang mantan Wali Kota Jakarta Pusat. Kementerian Dalam Negeri, katanya, mengapresiasi sistem ini.
DPRD DKI Jakarta balik menuduh disuap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengungkapkan pertemuan antara Sekda DKI Jakarta Saefullah dengan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. Menurutnya, ada upaya suap senilai Rp 12,7 triliun, agar DPRD bisa menyetujui APBD 2015 tanpa menimbulkan banyak polemik.
AISHA SHAIDRA
