Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ratusan awak bus PPD mogok kerja karena mengaku sudah tidak gaji. Mereka unjuk rasa di kantor Departemen Keuangan, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9). Para pengemudi membawa bus mereka. Di badan bus, terbentang spanduk bertulisan: "Wahai Pejabat Negara yang Budiman, Di Mana Hati Nuranimu? Sudah 4 Bulan karyawan PPD Tak Gajian.""Seluruh awak PPD hari ini mogok kerja," kata Ruswiadi, 49 tahun, kondektur PPD trayek 42 (Lebak Bulus-Manggarai) asal Pamulang. Bersama 150-an rekannya, pagi tadi ia berangkat dengan empat bus dari Depo I PPD di Ciputat.Ruswiadi dan kawan-kawannya sepakat, memilih dikeluarkan dari perusahaan itu. Dalam pertemuan perwakilan karyawan dengan direksi di Mega Mendung, beberapa waktu lalu, tercetus kesepakatan manajemen akan memberi pesangon 53 bulan gaji kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja."Kami menuntut realisasi pertemuan itu. Lebih baik di-PHK daripada nasib terkatung-katung seperti ini," katanya. Kalau tuntutannya meminta pesangon 53 kali gaji terpenuhi, Ruswiadi berencana pulang kampung ke Sumatera Barat.Saat ini, Ruswiadi mengaku menerima gaji Rp 800 ribu tiap bulannya. Selain belum dibayar selama tiga bulan, pendapatan mereka menurun dengan perubahan rute bus yang ditetapkan Pemda DKI Jakarta. "Jangankan untuk beli beras, buat beli solar saja susah," keluh kakek seorang cucu itu. Ia pun merasa seperti sudah jatuh, tertimpa tangga lagi.Sebelum ini, PPD trayek 42 melayani rute Blok M-Senen, tapi karena berhimpitan dengan busway, rutenya digeser menjadi Manggarai-Lebak Bulus. "Penumpang jadi sepi. Karena itu, armada yang keluar dari depo dibatasi karena tak mampu beli solar," katamya.Ruswiadi menyesalkan keputusan yang dianggap diskriminatif itu. "Kalau memang aturannya bus kota tak boleh lewat Thamrin dan Sudirman, kenapa hanya trayek 42 saja yang dilarang? Harusnya semua bus non-busway tak boleh lewat situ, " katanya. Jojo Raharjo
Iklan
