Ke Bareskrim, Lulung Klaim Jadi Whistleblower Kasus Korupsi DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung bersama para pengacaranya tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 30 April 2015. Lulung diperiksa sebagai saksi korupsi pengadaan Uninterruptible Power Suplay (UPS). TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung bersama para pengacaranya tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 30 April 2015. Lulung diperiksa sebagai saksi korupsi pengadaan Uninterruptible Power Suplay (UPS). TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.COJakarta - ‎Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyerahkan sejumlah berkas yang diklaim terkait dengan tiga kasus korupsi proyek di pemerintah Ibu Kota. Lulung datang ke kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian dengan klaim sebagai whistleblower atau pembocor kasus.

    "Mudah-mudahan bisa membantu polisi mengungkap kasus yang ada," kata Lulung, Senin, 29 Juni 2015.

    Lulung menolak memaparkan detail berkas laporan yang diserahkan kepada penyidik. Berkas-berkas tersebut hanya diklaim sebagai data terbaru berkaitan dengan kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS), printer, dan scanner.‎ "Tanya polisi saja, saya tak boleh menjelaskan," ujar Lulung.

    ‎Soal niat jadi pembocor, Lulung membantah mengenai tudingan bahwa dia telat melaporkan kasus yang terjadi pada 2014 ini. Menurut Lulung, dia memang baru menemukan sejumlah bukti atau laporan berkaitan dengan kasus yang kemudian diusut kepolisian ini. "Kemudian sekarang kita proaktif untuk membantu," tutur Lulung.

    ‎Bareskrim saat ini tengah menyelidiki dan menyidik dua kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pengadaan UPS dan scanner serta printer di 25 sekolah menengah atas atau kejuruan wilayah Jakarta Barat. Penyidik baru menetapkan tersangka pada kasus pertama, sedangkan pengadaan scanner dan printer belum ada tersangka.

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.