TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus sistem three in one di ruas-ruas jalan protokol Jakarta. YLKI menganggap kebijakan three in one tidak efektif mengendalikan lalu lintas di Ibu Kota.
Tulus mencontohkan pemberlakuan three in one di ruas Jalan Sudirman-M.H. Thamrin yang tetap tidak dapat mengatasi kemacetan. "Toh, tetap macet dan hanya memindahkan kemacetan ke ruas lain," ucap Tulus lewat keterangan tertulis, Selasa, 29 Maret 2016.
Keberadaan kebijakan three in one pun dengan mudah diakali dengan munculnya warga yang menjadi joki. Tulus mendesak Ahok mengimplementasikan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang dianggap lebih efektif mengatasi kemacetan.
"Secara teknis, ERP bisa mengurangi kemacetan hingga 40 persen," ucapnya. Ia menambahkan, implementasi sistem ini harus disertai dengan kesiapan sarana transportasi publik yang mumpuni.
Sebelumnya, Ahok berencana menghapus sistem three in one setelah Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menguak eksploitasi anak jalanan. Menurut Ahok, modus yang paling sering ditemui ialah lewat praktek joki three in one.
Banyak orang tua yang menjadi joki three in one sambil menggendong balitanya. Terungkap bahwa anak-anak kecil tersebut diberi obat penenang agar tidak rewel saat dibawa orang tuanya bekerja.
"Maka saya kaji. Sebenarnya enggak ada gunanya three in one kalau orang pada bawa-bawa bayi dihitung, dikasih obat supaya enggak merengek-rengek. Kalau enggak dikasih obat, kan, takutnya mengganggu yang punya mobil. Ini kan enggak benar," tutur Ahok, kemarin.
AHMAD FAIZ | LARISSA HUDA