TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ia dengan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, tidak ada masalah. Namun kenyataannya, antara Ahok dan Djarot mulai berbeda pendapat mengenai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Misalnya, belakangan Djarot beberapa kali tampak tidak mendukung program pemerintah yang diusulkan oleh Basuki. Dalam sebuah pemberitaan di media, Djarot menyebut kehadiran petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PPSU) bisa menghapus budaya gotong royong yang ada di masyarakat.
"Hubungan dengan Pak Djarot baik-baik saja. Makanya saya kira Pak Djarot enggak begitu maksudnya. Mungkin dia terbawa (suasana) kampung," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 18 April 2016.
Pada Juni 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan untuk mengubah cara menata kota dengan membentuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang berada di bawah lurah.
Menurut Ahok, Djarot bisa saja salah persepsi bahwa dengan adanya PSSU masyarakat akan malas bergotong-royong. Padahal, kata Ahok, meskipun ada PPSU, budaya gotong royong masih berjalan, khususnya di Jakarta.
Ahok mengatakan jika hanya mengandalkan kerja bakti, persoalan kebersihan di Jakarta tidak akan terjangkau semuanya. Sebab, sebagian warga Jakarta sibuk sepanjang hari dan hanya bisa mengandalkan akhir pekan untuk kerja bakti. "Sekarang saya tanya, kalau Jakarta cuma mengandalkan kerja bakti setiap hari, ada enggak yang mau kerja bakti, kalian?" kata Ahok.
Ahok menuturkan kehadiran PPSU sebetulnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga. Sebab, mereka diberi gaji yang cukup memadai. Kehadiran PPSU juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan mewah. "Terus kalau Jakarta dibersihin seminggu sekali, bersih enggak?"
Atas pernyataan Djarot tersebut, Ahok mengaku heran, pasalnya Djarot pernah setuju membentuk PPSU guna membersihkan Jakarta dari sampah. Sampah di Jakarta, kata Ahok, bertambah setiap jam. Genangan air di Jakarta terjadi karena adanya sumbatan di saluran air. "Dulu muji-muji PPSU. Top.. Top.. Top.. Bagus, katanya, dan bersih. Sekarang tiba-tiba beda, makanya saya mau tanya," tutur Ahok.
Setidaknya, setiap kelurahan memiliki 40-70 pegawai pelayanan prasarana umum. PPSU ini bertugas langsung di bawah koordinasi lurah atau sekretaris kelurahan. Mereka diarahkan memberi penanganan sementara terhadap persoalan lingkungan di wilayahnya.
LARISSA HUDA
