TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Jaya Suprana menyatakan siap pasang badan menghadapi alat berat konstruksi, seperti buldoser, jika pemerintah daerah tetap menggusur warga di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Hal tersebut pernah ia rencanakan untuk menertibkan kawasan Kampung Pulo. "Waktu penggusuran Kampung Pulo, saya juga mau berdiri di depan buldoser, tapi enggak boleh sama rohaniwan. Karena kasihan saya kelindas," kata Jaya Suparana di Bukit Duri, Kamis, 12 Mei 2016.
Jaya Suprana mengatakan menghadang buldoser hanya akan ia lakukan jika tidak ada pilihan lain. Sejatinya, ia masih berharap Gubernur Jakarta Basuki Purnama alias Ahok mau membuka peluang untuk menyelamatkan kampung yang berada di bantaran Sungai Ciliwung tersebut.
Menurut Jaya, pemerintah Jakarta seharusnya menghormati dan menghargai rakyat, khususnya warga Bukit Duri, yang dikabarkan akan digusur. "Mereka hanya punya harkat dan martabat sebagai manusia dan rakyat bangsa Indonesia. Tolong hormati mereka," ucapnya.
Jaya tidak pernah setuju dengan rencana pembongkaran yang dilakukan pemerintah secara tidak manusiawi. Penggusuran yang dilakukan semena-mena, kata dia, hanya akan berujung pada konflik baru.
Menurut dia, satu-satunya pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus adil menyikapi masalah. Masyarakat pun harus dilibatkan. "Jadi ini betul-betul pelanggaran hak asasi, lah. Kalau memang (penggusuran) mau dilakukan, Pancasila hapus saja," tuturnya.
Pada 2 Mei 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sosialisasi kepada warga Bukit Duri bahwa akan ada penggusuran, akhir Mei mendatang. Mendengar kabar tersebut, warga meminta program pemerintah dihentikan karena dianggap melawan hukum.
Atas rencana penggusuran tersebut, 384 keluarga, 1.275 jiwa, dan lahan 17.067 meter persegi yang terdiri atas RW 9, 10, 11, dan 112, bakal terkena dampaknya. Akhirnya, warga mengajukan gugatan ke pengadilan pada 10 Mei lalu.
LARISSA HUDA
