Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaya Suprana Hadang Buldoser Jika Ahok Gusur Warga Bukit Duri

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima piagam dari Ketua MURI Jaya Suprana (kanan). Piagam ini dalam rangka rekor merakit robot oleh peserta terbanyak se-Indonesia di Mal Ciputra, Jakarta (11/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima piagam dari Ketua MURI Jaya Suprana (kanan). Piagam ini dalam rangka rekor merakit robot oleh peserta terbanyak se-Indonesia di Mal Ciputra, Jakarta (11/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Jaya Suprana menyatakan siap pasang badan menghadapi alat berat konstruksi, seperti buldoser, jika pemerintah daerah tetap menggusur warga di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Hal tersebut pernah ia rencanakan untuk menertibkan kawasan Kampung Pulo. "Waktu penggusuran Kampung Pulo, saya juga mau berdiri di depan buldoser, tapi enggak boleh sama rohaniwan. Karena kasihan saya kelindas," kata Jaya Suparana di Bukit Duri, Kamis, 12 Mei 2016.

Jaya Suprana mengatakan menghadang buldoser hanya akan ia lakukan jika tidak ada pilihan lain. Sejatinya, ia masih berharap Gubernur Jakarta Basuki Purnama alias Ahok mau membuka peluang untuk menyelamatkan kampung yang berada di bantaran Sungai Ciliwung tersebut.

Menurut Jaya, pemerintah Jakarta seharusnya menghormati dan menghargai rakyat, khususnya warga Bukit Duri, yang dikabarkan akan digusur. "Mereka hanya punya harkat dan martabat sebagai manusia dan rakyat bangsa Indonesia. Tolong hormati mereka," ucapnya.

Jaya tidak pernah setuju dengan rencana pembongkaran yang dilakukan pemerintah secara tidak manusiawi. Penggusuran yang dilakukan semena-mena, kata dia, hanya akan berujung pada konflik baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, satu-satunya pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus adil menyikapi masalah. Masyarakat pun harus dilibatkan. "Jadi ini betul-betul pelanggaran hak asasi, lah. Kalau memang (penggusuran) mau dilakukan, Pancasila hapus saja," tuturnya.

Pada 2 Mei 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sosialisasi kepada warga Bukit Duri bahwa akan ada penggusuran, akhir Mei mendatang. Mendengar kabar tersebut, warga meminta program pemerintah dihentikan karena dianggap melawan hukum.

Atas rencana penggusuran tersebut, 384 keluarga, 1.275 jiwa, dan lahan 17.067 meter persegi yang terdiri atas RW 9, 10, 11, dan 112, bakal terkena dampaknya. Akhirnya, warga mengajukan gugatan ke pengadilan pada 10 Mei lalu.

LARISSA HUDA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Eks Warga Kampung Bayam Dirikan Tenda Dekat JIS H-1 Idul Fitri 2023: Tak Ada Lagi Silaturahmi

36 hari lalu

Warga Kampung Susun Bayam yang bermukim di samping Pintu masuk JIS, Jakarta Utara. Desty Luthfiani/TEMPO.
Eks Warga Kampung Bayam Dirikan Tenda Dekat JIS H-1 Idul Fitri 2023: Tak Ada Lagi Silaturahmi

Momen kebersamaan saat Idul Fitri tak lagi dirasakan eks warga Kampung Bayam. Mereka telah berpencar, meski masih ada yang bertahan tinggal dekat JIS.


Membeludaknya Jemaah Salat Ied di Kompleks Balai Kota Yogyakarta Hari Ini

37 hari lalu

Ribuan jamaah memadati komplek Masjid Diponegoro Balai Kota Yogyakarta untuk melaksanakan salat id Sabtu, 22 April 2023. Dok.istimewa
Membeludaknya Jemaah Salat Ied di Kompleks Balai Kota Yogyakarta Hari Ini

Sekitar lima ribu jemaah menjalankan salat Ied di kompleks Balai Kota Yogyakarta hari ini.


Alasan DKI Jakarta Renovasi Tempat Penitipan Anak Negeri Bale Bermain di Balai Kota

17 Maret 2023

Gedung Balai Kota DKI Jakarta. wikimedia.org
Alasan DKI Jakarta Renovasi Tempat Penitipan Anak Negeri Bale Bermain di Balai Kota

DKI Jakarta menyatakan renovasi Balai Kota untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pegawai.


Jakpro Jawab Surat Keberatan Administratif Warga Kampung Bayam, Bantah Ada Penggusuran

22 Februari 2023

Sejumlah warga Kampung Bayam mendirikan tenda dan berunjuk rasa depan Balai Kota DKI, Kamis, 1 Desember 2022. Foto Tempo/Anisa Hafifah.
Jakpro Jawab Surat Keberatan Administratif Warga Kampung Bayam, Bantah Ada Penggusuran

Jakpro juga mempertanyakan siapa sebenarnya Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) yang mengklaim berjumlah 75 orang.


Alasan Pemprov DKI Soal Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni Warga Korban Gusuran

21 Februari 2023

Aktivitas warga di tenda pengungsian di depan pintu masuk Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 28 November 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Pemprov DKI Soal Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni Warga Korban Gusuran

Jakpro dan Pemprov DKI akan kembali membahas mendalam soal biaya yang harus dianggarkan untuk Kampung Susun Bayam.


4 Tuntutan Warga Tersebab Tak Kunjung Menghuni Kampung Susun Bayam

21 Februari 2023

Aktivitas warga di tenda pengungsian di depan pintu masuk Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 28 November 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Tuntutan Warga Tersebab Tak Kunjung Menghuni Kampung Susun Bayam

Eks warga Kampung Bayam melayangkan empat tuntutan kepada Pemprov DKI dan Jakpro. Mereka belum juga bisa menghuni Kampung Susun Bayam.


Terkatung-katung Warga Huni Kampung Susun Bayam, Jakpro Berdalih Soal Legalitas

20 Februari 2023

Warga Kampung Bayem masih bertahan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Pj Gubernur Heru Budi Hartono membantu mereka segera menghuni Kampung Susun Bayam yang berada di dekat JIS, Jumat, 2 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Terkatung-katung Warga Huni Kampung Susun Bayam, Jakpro Berdalih Soal Legalitas

Jakpro menyampaikan alasan legalitas yang menyebabkan warga belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam.


Kampung Susun Bayam Belum BIsa Dihuni, LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI dan Jakpro Melanggar Hukum

20 Februari 2023

Warga Kampung Bayem masih bertahan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Pj Gubernur Heru Budi Hartono membantu mereka segera menghuni Kampung Susun Bayam yang berada di dekat JIS, Jumat, 2 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Kampung Susun Bayam Belum BIsa Dihuni, LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI dan Jakpro Melanggar Hukum

5 keluarga terpaksa berkemah di depan Kampung Susun Bayam karena tidak lagi memiliki uang untuk mengontrak atau mencari tempat tinggal lain.


Soal Nasib SDN Pondokcina 1, Pemkot Depok Ikuti Proses yang Sedang Berjalan

9 Februari 2023

Suasana hari pertama sekolah di SDN Pondokcina 1, Senin 9 Januari 2023. TEMPO/ADE RIDWAN
Soal Nasib SDN Pondokcina 1, Pemkot Depok Ikuti Proses yang Sedang Berjalan

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan Pemkot Depok mengikuti proses yang sedang berjalan terkait SDN Pondokcina 1.


Top 3 Metro: Heru Budi Disebut Berani Lanjutkan Program Mandek di Era Anies, Polemik Jalan Berbayar

17 Januari 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang mengalirkan air ke Kanal Banjir Timur (KBT) di kawasan Jakarta Timur, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Top 3 Metro: Heru Budi Disebut Berani Lanjutkan Program Mandek di Era Anies, Polemik Jalan Berbayar

Politikus PSI puji Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang berani melanjutkan program Sodetan Ciliwung yang mandek selama era Anies Baswedan.