Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kajian Lingkungan Hidup Harus Merangkul Seluruh Stakeholder  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Diskusi Pojok Iklim bertajuk 'Membentuk Ruang Kebersamaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim' di Joglo Nusantara Situ Pengasinan, Depok, 23 November 2016.Foto: istimewa
Diskusi Pojok Iklim bertajuk 'Membentuk Ruang Kebersamaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim' di Joglo Nusantara Situ Pengasinan, Depok, 23 November 2016.Foto: istimewa
Iklan

TEMPO.COJakarta - Koordinator Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok Heri Syaefudi berpendapat bahwa banyak kajian tentang lingkungan saat ini. Namun kajian tersebut belum diimbangi kerangka hukum yang sesuai dengan setiap pemangku kepentingan atau stakeholder. Akibatnya, tak jarang kebijakan yang dibuat akhirnya macet di tengah jalan.

“Dalam konteks ini, butuh upaya merangkul semua stakeholder yang mampu mengaplikasikan berbagai kebijakan dan kajian yang telah dibuat,” kata Heri dalam Diskusi Pojok Iklim bertajuk “Membentuk Ruang Kebersamaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim” di Joglo Nusantara Situ Pengasinan, Depok, Rabu, 23 November 2016.

Heri Syaefudi mengatakan perlu ada ruang bersama untuk memunculkan kesadaran dalam mengoptimalkan kebijakan tentang lingkungan guna menghadapi perubahan iklim. Kalau tidak, kata Heri, setiap stakeholder akan membatasi kajian pada tema-tema yang selaras dengan garis kerja dan kebijakannya saja.

Contohnya, kawasan sempadan Situ Pengasinan hendak dikembalikan sebagai tempat penyimpanan air saat hujan, cadangan air saat kemarau, pengairan, pengembangan fauna di sempadan situ, rekreasi, dan olahraga. Kawasan tersebut juga bisa jadi ajang tumbuhnya kreativitas dengan munculnya sanggar-sanggar seni, penghasil tanaman hias, komunitas-komunitas pencinta lingkungan, dan kelompok keagamaan.

"Semua bergerak seirama untuk wilayah hijau yang damai. Sebuah pewarisan berharga untuk anak-cucu. Bukan sekadar Pengasinan, tapi Depok, Jawa Barat, Indonesia, dan dunia," kata Heri.

Menurut Heri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembuat kebijakan di level nasional perlu menyelaraskan program-program dengan kementerian lain agar selaras dalam memperjuangkan lingkungan yang tidak hanya sustainable atau berkelanjutan, tapi juga bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita mempunyai komitmen yang sama untuk mengubah dampak perubahan iklim," ujar Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Yulianto. Menurut Agus, semangat kebersamaan seperti yang dicontohkan di Pengasinan tersebut perlu ditumbuhkan lebih banyak agar semakin banyak orang yang peduli dengan kelestarian alam.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok Kania Parwanti mengatakan sinergitas antara Pemerintah Kota Depok dan Kementerian Lingkungan Hidup terus dibangun sebagai bagian dari pencegahan iklim, di antaranya yang menjadi perhatian adalah keberadaan situ di Depok. Merujuk pada sebuah penelitian di Trisakti, sebuah situ ternyata dapat membantu menyerap karbon dioksida (CO2) berkat adanya plankton.

Selain itu, demi mengurangi dampak perubahan iklim, Kota Depok terus menggenjot kinerja UPS untuk meminimalkan CO2 yang disebabkan sampah. Kania berharap pemerintah pusat mampu membantu Kota Depok dalam merealisasikan ketersediaan 20 persen ruang terbuka publik. "Seperti lahan Karaban dan RRI, itu butuh support dari pusat agar bisa dimanfaatkan untuk RTH supaya perubahan iklim bisa terjaga," ujar Kania.

Menurut dia, untuk mencapai 20 persen ruang publik itu, perlu ada kemudahan dari perizinan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta bantuan. “Misalnya, bantuan pusat dengan menetapkan itu sebagai RTH (ruang terbuka hijau) dan juga CSR (corporate social responsibility) perusahaan," kata Kania.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Amerika Serikat Berinvestasi dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia

5 hari lalu

USAID dan Indonesia mengumumkan peluncuran program Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership (USAID SELARAS) pada 7 Juli 2024. Sumber: dokumen kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta
Amerika Serikat Berinvestasi dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia

USAID dan Indonesia bekerja sama menangani pengelolaan sampah yang menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan hidup yang signifikan, termasuk polusi


Pemprov Jakarta Siapkan Water Mist Tangkal Polusi Udara Jabodetabek, Bagaimana Sistem Kerjanya?

19 hari lalu

Gedung-gedung diselimuti polusi udara di kawasan Kota Jakarta, Selasa 24 Oktober 2024. Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (24/10/2023) pagi tidak sehat dan menempati peringkat ke 4 terburuk di dunia. Berdasarkan data IQAir, tingkat polusi di Ibu Kota berada di angka 170 AQI US pada pukul 06.00 WIB. Peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada di posisi ke-4 di dunia dengan indikator warna merah, yang artinya tidak sehat. Adapun indikator warna lainnya yaitu ungu yang berarti sangat tidak sehat, hitam berbahaya, hijau baik, kuning sedang, dan oranye tidak sehat bagi kelompok sensitif. TEMPO/Subekti.
Pemprov Jakarta Siapkan Water Mist Tangkal Polusi Udara Jabodetabek, Bagaimana Sistem Kerjanya?

Upaya menekan polusi udara, Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan penggunaan kabut air (water mist) saat memasuki musim kemarau.


Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

28 hari lalu

Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menaikkan rasio utang


HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

34 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

Berikut profil HKBP yang umumkan tolak konsesi izin tambang Jokowi. "Tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang," kata Ephorus HKBP


Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

34 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

Beberapa ormas keagamaan menolak pemberian IUP tambang dari Jokowi, setelah PGI dan KWI, kali ini HKBP. Apa alasannya?


Viral #AllEyesOnPapua di X, Bentuk Solidaritas pada Masyarakat Adat Awyu dan Moi Papua Pertahankan Hutan Adat

40 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Viral #AllEyesOnPapua di X, Bentuk Solidaritas pada Masyarakat Adat Awyu dan Moi Papua Pertahankan Hutan Adat

#AllEyesOnPapua viral di X, tagar ini merupakan bentuk solidaritas warganet terhadap gugatan hukum masyarakat adat Awyu dan Moi, Papua.


Walhi Sebut Ide Desalinasi Elon Musk Berpotensi Picu Dampak Buruk pada Lingkungan Hidup

52 hari lalu

CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menjawab pertanyaan wartawan usai peluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Walhi Sebut Ide Desalinasi Elon Musk Berpotensi Picu Dampak Buruk pada Lingkungan Hidup

Walhi mengingatkan bahwa ide desalinasi Elon Musk berpotensi memicu sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup


KLHK Tangkap Buron Tersangka Korlap Penambangan Pasir Timah Ilegal di Belitung

59 hari lalu

Konferensi pers penangkapan tersangka tindak pidana lingkungan hidup, yakni penambangan pasir timah ilegal, di Belitung Timur yang sebelumnya buron selama hampir dua tahun di Kantor KLHK, Jakarta, 15 Mei 2024. Tempo/Irsyan
KLHK Tangkap Buron Tersangka Korlap Penambangan Pasir Timah Ilegal di Belitung

KLHK saat ini memburu 58 buron tersangka pidana lingkungan hidup. Bentuk tim khusus bernama Satgasus Cakra.


Aliansi Kecam Kehadiran Industri Plastik dan Kimia dalam Delegasi Indonesia untuk Negosiasi Perjanjian Plastik

25 April 2024

Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain River Warrior Indonesia (Riverin) Bergabung dalam Pawai untuk mengakhiri Era Plastik, Ottawa, Kanada 21 April 2024. Foto dok: ECOTON
Aliansi Kecam Kehadiran Industri Plastik dan Kimia dalam Delegasi Indonesia untuk Negosiasi Perjanjian Plastik

Kehadiran itu membahayakan tujuan perjanjian, yaitu mengatur keseluruhan daur hidup plastik untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.


BRIN Kembangkan Metode Daur Ulang Baterai Litium Ramah Lingkungan

4 April 2024

Baterai Litium. shutterstock.com
BRIN Kembangkan Metode Daur Ulang Baterai Litium Ramah Lingkungan

Peneliti BRIN tengah mengembangkan metode baru daur ulang baterai litium. Diharapkan bisa mengurangi limbah baterai.