Pemerintah DKI Tambah Target Penerimaan PBB Rp 7,7 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) 2017 kepada Try Sutrisno, Meutia Hatta, dan wajib pajak lainnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017. TEMPO/Larissa

    Gubernur DKI Jakarta menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) 2017 kepada Try Sutrisno, Meutia Hatta, dan wajib pajak lainnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta menargetkan penerimaan Rp 7,7 triliun dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun ini atau naik dari target tahun lalu sebesar Rp 7,1 triliun.

    Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri mengatakan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan pajak tersebut. “Kami ingin tingkatkan penegakan hukumnya,” kata Edi, Jumat, 3 Maret 2017.

    Baca juga: Ahok Ingin Gratiskan PBB, Ini Kata Ditjen Pajak

    Total target penerimaan pajak keseluruhan juga meningkat dari Rp 33,1 triliun menjadi Rp 35,2 triliun pada tahun ini. Khusus untuk PBB-P2, Edi menambahkan, target itu masih ditambah dengan tunggakan piutang sejak Direktorat Jenderal Pajak mengalihkan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah pada 2013. Nilai piutang itu mencapai Rp 2,8 triliun.

    Untuk target tersebut, Badan Pajak telah membagikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak mulai pekan lalu. Edi mengatakan pembagian itu merupakan strategi awal dari rangkaian penagihan PBB-P2 tahun ini. “Ini pendekatan persuasif,” ujarnya. Dia menambahkan, realisasi target tahun lalu hampir 100 persen, yakni Rp 7,02 triliun.

    Simak juga: Perolehan PBB DKI Capai 98 Persen Sebesar Rp 7,02 Triliun

    Gubernur Basuki Tjahaja Purnama juga mewanti-wanti petugas pajak agar tak berlaku curang. Ia memperingatkan pendataan yang bisa diakses secara online mencegah terjadinya transaksi antara pegawai dan wajib pajak. “Jangan sampai ada pungutan liar,” kata dia.

    Selain penegasan soal pembebasan tunggakan pajak, Ahok mengungkap kebijakannya menghapus PBB-P2 untuk lahan dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp 1 miliar. Ini satu paket dengan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah atau lahan pembelian pertama. “Rumah kedua dan seterusnya tetap kena BPHTB meski nilainya di bawah Rp 2 miliar,” kata dia.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.