Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Pejabat Pelaksana Tugas, Pemerintahan Kota Bekasi Tak Efektif

image-gnews
Warga Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ikut lomba mancing ikan lele di ruas jalan Rawa Bambu yang rusak, Rabu (22/4). TEMPO/Hamluddin
Warga Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ikut lomba mancing ikan lele di ruas jalan Rawa Bambu yang rusak, Rabu (22/4). TEMPO/Hamluddin
Iklan

TEMPO Interaktif, Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi menilai pemerintahan tidak optimal karena sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dijabat pelaksana tugas. Tidak efektif karena mereka  tidak memiliki wewenang membuat kebijakan strategis.

Wakil Ketua Dewan Kota Bekasi Sutriyono mengatakan para pejabat pelaksana tugas itu juga tidak bekerja maksimal lantaran merasa tanggung jawab berat.  "Pelaksana tugas tidak mau hanya kebagian bebannya saja," kata Sutriyono kepada wartawan di kantornya, Selasa, 24 Mei 2011.

Mental pejabat semacam itu, kata Sutriyono, sungguh tidak bagus. "Terbukti pelayanan kepada masyarakat saat ini tidak berjalan," katanya. Pelayanan yang dimaksud Sutriyono adalah seperti proyek pembangunan jalan dan saluran air.

Menurut catatan Dewan, ada tujuh SKPD Kota Bekasi hanya dijabat pelaksana tugas, bahkan kosong. SKPD itu yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang dijabat Plt Endar, Plt Kepala Inspektorat Hedi, dan Plt Kepala Dinas Pasar Cecep Muntasar. Cecep bahkan baru saja pensiun. 

Lalu, Dinas Pendapatan Daerah yang masih kosong. Dinas Binamarga dan Tata Air masih dijabat Agus Sofyan, tetapi Agus kini mendekam di tahanan kejaksaan Negeri Bekasi karena perkara korupsi. Selain itu juga jabatan Sekretaris Daerah oleh Plt Dudy Setiabudhi dan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Menurut Sutriyono, Pemerintah Kota Bekasi yang kini dipimpin oleh Plt Rahmat Effendi menggantikan peran Mochtar Mohamad yang terlibat perkara korupsi, seharusnya tetap bekerja karena kepemimpinan mereka kolektif. "Jangan tidak mau bertanggung jawab," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sutriyono melihat kekosongan jabatan ini membuat kinerja pemerintahan tidak berjalan. Seperti jabatan Plt Sekretaris Daerah oleh Dudy, yang tidak bisa berfungsi sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kenaikan Pangkat.

Sutriyono mengusulkan adanya uji publik pejabat yang layak mengisi posisi kosong itu secara permanen. Mekanismenya, kata Sutriyono, seleksi bisa dilakukan lembaga independen seperti perguruan tinggi untuk menunjuk pejabat yang dinilai punya kompetensi dan profesional. "Yang diseleksi adalah pejabat eselon tiga untuk naik ke eselon dua supaya bisa menjadi Kepala SKPD," katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi aktif mengajukan permohonan ke Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri supaya mendapat persetujuan untuk mengisi kekosongan jabatan itu.

Sutriyono mengaku telah memanggil Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas masalah tersebut. Kepada pimpinan Dewan, Rahmat mengaku telah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk pejabat permanen. "Sudah kami usulkan ke kementerian," kata Rahmat Effendi seperti ditirukan Sutriyono.

HAMLUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mudik Lebaran dengan Mobil: 5 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Sebelum Berangkat

1 menit lalu

Ilustrasi ganti oli mobil. TEMPO/Wawan Priyanto.
Mudik Lebaran dengan Mobil: 5 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Sebelum Berangkat

Perjalanan mudik lebaran lancar berkat sejumlah persiapan matang. Hindari masalah teknis kendaraan mobil dengan memperhatikan hal-hal yang krusial.


Banjir Rendam 31 Desa di Kudus, Jalur Pantura ke Arah Demak Masih Lumpuh

3 menit lalu

Warga melintasi jalan yang tergenang banjir dengan perahu rakit di Dukuh Tanggulangin, Jati Wetan, Kudus, Sabtu 16 Maret 2024. Menurut data BPBD setempat, bencana banjir sejak Kamis akibat intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya sungai Wulan tersebut meluas dan merendam 10.430 rumah di 29 desa dari lima kecamatan dan sebanyak 32.952 jiwa terdampak serta 911 jiwa mengungsi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Banjir Rendam 31 Desa di Kudus, Jalur Pantura ke Arah Demak Masih Lumpuh

Banjir sudah merendam total 31 desa di Kabupaten Kudus. Terdapat 39 ribu warga lokal yang terdampak, termasuk tujuh orang korban meninggal.


Hasil Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Jawa Barat, Raih 16 Juta Suara

7 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Hasil Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Jawa Barat, Raih 16 Juta Suara

Prabowo-Gibran unggul di Jawa Barat menurut hasil rekapitulasi suara nasional KPU.


Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

8 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

Pilgub Sumut akan seru, bisakah mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, eks Wagub Musa Rajekshah kalahkan menantu Jokowi, Bobby Nasution?


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

9 menit lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


L Hotel Bandung Raih Penghargaan Bergengsi dalam ASEAN Tourism Forum 2024

13 menit lalu

Penyerahan penghargaan ASEAN Tourism Forum oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Uno kepada GM eL Hotel Bandung Iyok Supriatna.
L Hotel Bandung Raih Penghargaan Bergengsi dalam ASEAN Tourism Forum 2024

Mereka berhasil tampil menonjol dan meraih penghargaan bergengsi dalam ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024.


Cerita Harimau Sumatera yang Baru Dilepasliarkan Ditangkap Lagi karena Terkam Petani

14 menit lalu

Seekor Harimau Sumatra ditangkap karena dituding menyerang warga yang beraktivitas di sekitar TNGL, habitatnya. Foto: Istimewa
Cerita Harimau Sumatera yang Baru Dilepasliarkan Ditangkap Lagi karena Terkam Petani

Pemilihan lokasi pelepasliaran harimau Sumatera diklaim sudah melalui kajian kesesuaian habitat yang dilakukan BBTNGL bersama mitra pada 2022.


5 Menu Sahur Cepat yang Cocok untuk Anak Kost

17 menit lalu

Oatmeal cokelat/Foto: Doc. Frisian Flag
5 Menu Sahur Cepat yang Cocok untuk Anak Kost

Berikut beberapa menu sahur yang penyajiannya cepat namun bergizi, cocok untuk anak atau mahasiswa kost.


Proses Diversi Kasus Bullying di Binus School Serpong Gagal, Keluarga Korban Pilih Dilanjutkan ke Proses Hukum

21 menit lalu

Suasana di depan sekolah internasional Binus School Serpong pasca viralnya berita  perundungan di antara siswanya di Tangerang, Banten, Rabu, 21 Februari 2024. Pihak sekolah memastikan seluruh siswa yang terlibat kasus perundungan oleh geng pelajar Binus sudah dikeluarkan dari sekolah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Proses Diversi Kasus Bullying di Binus School Serpong Gagal, Keluarga Korban Pilih Dilanjutkan ke Proses Hukum

Keluarga anak korban bullying geng pelajar Binus School Serpong enggan berdamai. Mereka tetap akan melanjutkan kasus ke proses hukum.


Belanja Pemerintah Sentuh Rp 470 T, Didorong Pemilu

23 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Belanja Pemerintah Sentuh Rp 470 T, Didorong Pemilu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikanbelanja pemerintah telah terealisasiRp 470,3 triliun hingga pertengahan Maret ini.