TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Utama Rumah Sakit MH Thamrin Salemba, Abdul Barry Radjak mengkritik program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Gubernur DKI, Joko Widodo, yang direalisasikan sebulan setelah pelantikannya. “Ini bisa dibilang mendadak. Pelantikan 20 Oktober, 10 November program KJS ini langsung dijalankan,” kata Abdul Barry.
Barry menilai ketergesaan itu membuat ada bolong-bolong dalam persiapan KJS. Dia mencontohkan pengalaman RS MH Thamrin mengenai banyaknya pasien yang tidak layak menerima KJS justru menikmati lewat jasa calo. “Tagihan masuk (ke pemprov) tinggi sehingga anggaran cepat habis,” dia menuturkan.
Persoalan anggaran itu menjadi alasan pemerintah provinsi mengubah sistem pembayaran tagihan RS dari Paket Pelayanan Esensial (PPE) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan menjadi INA-CBG (case-based group) yang ditangani PT. Askes. Perubahan ini memunculkan ketidaksesuai tarif perhitungan. Ketidaksesuaian tarif ini membuat rumah-rumah sakit mundur.
Catatan Komisi E DPRD DKI, 16 RS itu adalah RS Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tri Dipa, RS JMC, RS Mediros, RS Restu Mulya.
Wakil Ketua DPRD DKI Igo OIlham menganggap sistem program Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum siap. Konsep KJS yang dirintis sejak pemerintahan gubernur Fauzi Bowo masih ada bolongnya. “Secara sistem, (KJS) belum siap,” ujar dia ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Mei 2013.
ATMI PERTIWI
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah
Meski Sepesawat, Tifatul 'Ngaku' Tak Kenal Fathanah
Luthfi-Fathanah Giring Menteri Suswono
