Kemunduran, Serapan APBD DKI 2014 Baru 8 Persen  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 3 Mei 2014 03:03 WIB

Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Endang Widjajanti kecewa, karena hingga akhir pekan ini penyerapan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014 amat rendah, baru mencapai 8 persen.

Menurut dia, kondisi ini merupakan kemunduran jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Penyerapan baru 8 persen, lebih lambat dari tahun lalu," kata Endang di Balai Kota Jakarta, Jumat, 2 Mei 2014.


Belanja modal pun dinilai rendah, baru 0,06 persen. "Angka itu perlu mendapat perhatian," ujar Endang.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah agar menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar segera menyerahkan dokumen permohonan lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

"Diingatkan, mengenai batas akhir pendaftaran ULP adalah 16 mei, hari ini sudah masuk Mei, mohon perhatikan," kata Endang. Hal ini agar APBD bisa segera dikunci dan diketahui penggunaannya.

Permintaan Sony menindaklanjuti desakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada seluruh SKPD dan UKPD untuk mempercepat proses lelang kegiatan. Alasannya, batas waktu penyerahan dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah paling lambat 16 Mei 2014.

"Jangan menunda kerjaan dan kegiatan, 16 Mei terakhir," kata Jokowi. Dia meminta kepada segenap SKPD dan UKPD untuk segera memberikan rincian secara jelas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini kepada unit baru tersebut. (Baca: Jokowi Minta SKPD Segera Masukkan Dokumen Lelang)

Berdasarkan data dari ULPS, kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014 sekitar 56 ribu kegiatan. Dari jumlah tersebut ada sekitar 7.000 mata kegiatan yang harus dilelang. Permohonan lelang yang sudah masuk sebanyak 302 paket kegiatan. Di antaranya, 18 paket yang sudah masuk proses lelang. Jumlah SKPD yang telah mengajukan permohonan lelang sebanyak 67 SKPD.

APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72 triliun. Paling banyak anggaran diajukan untuk proses pengadaan. Pada tahun sebelumnya, DKI hanya mencapai 71 persen dari 97 persen yang ditargetkan dari total APBD sebesar Rp 51 triliun.

NINIS CHAIRUNNISA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

32 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya