Kampung Pulo: Kisah Pak RT yang Rela dan Rencana Ali Sadikin

Reporter

Jumat, 21 Agustus 2015 07:20 WIB

Kondisi sungai dekat pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, 18 Agustus 2015. TEMPO/Subekti

Sejarah panjang Kampung Pulo terbukti dari catatan budaya pemukiman ini. Dahulu, warga sekitar memiliki tradisi memakamkan anggota keluarga di halaman mereka sendiri. Beberapa makam tua yang ada sejak tahun 1920-an antara lain makam Kyai Lukmannul Hakim, makam Habib Said, dan makam Kyai Kashim. Herman menjelaskan bahwa pada masa kecilnya, rumah di Jalan Anwar umumnya merupakan rumah Betawi dengan pekarangan yang rindang. "Tapi ya namanya orang Betawi gimana sih, anak banyak akhirnya dipecah-pecah jadi rumah kecil," kata Herman.

Pemecahan dan kepemilikan tanah di Kampung Pulo tidak melalui proses administratif yang sah. Herman mengaku, seperti seluruh warga di Kampung Pulo, ia tidak memiliki sertifikat apa pun. Berdasarkan data yang diperoleh Ketua RW, dari total 25.281,4 m2 luasan yang kena relokasi, hanya 6 meter persegi bidang yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara sisanya sebanyak 266 meter persegi Sertifikat Hak Guna Bangunan, 255 meter persegi Akta Jual Beli Notaris, 4.051 Surat Perjanjian Jual Beli, 4.891 Surat Perjanjian Kepemilikan, 1.345 meter persegi Hibah, 1.424 meter persegi lain-lain, 22 meter persegi wasiat, dan sisanya sebanyak 8.109 m2 tanpa keterangan dan surat-surat.

"Sebenarnya dari dulu mau kita urus, tapi selalu ditolak dari tingkat RW hingga kecamatan. Karena rencana relokasi ini sudah ada dari zaman Ali Sadikin. Baru sekarang saja eksekusinya," kata Herman.

Herman yang kini sudah beranak empat dan akan memiliki cucu merasa tidak keberatan sama sekali meninggalkan rumah yang sudah dimiliki keluarganya selama empat generasi. "Ini demi kebaikan kita bersama. Banjir ini enggak akan selesai kalau Kali Ciliwung tidak diperbaiki. Toh kita dikasih tempat enak sama pemerintah. Kasihan orang Jakarta banjir terus," ujar Herman.

Herman kini hanya berharap warga lainnya mengerti bahwa relokasi adalah langkah terbaik. Tak seperti warga lainnya, Herman tidak mengharapkan uang kerahiman sama sekali. Ia menyadari tanah yang ia tempati selama empat generasi ini secara sah adalah milik negara. "Saya justru senang nanti lihat kampung saya bagus, rapi, sekarang ya nikmatin aja dulu di rusun," kata Herman

NIBRAS NADA NAILUFAR

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

34 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Pergub Era Ahok Belum Dicabut, Koalisi: di Era Anies Baswedan Penggusuran Masih Terjadi

4 Agustus 2022

Pergub Era Ahok Belum Dicabut, Koalisi: di Era Anies Baswedan Penggusuran Masih Terjadi

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menyiapkan rencana demonstrasi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merespon permintaan audiensi.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Sehari-hari Urus Warga, AM Bingung Malah Diusir dari Rusunawa Jatinegara Barat

5 Juli 2022

Sehari-hari Urus Warga, AM Bingung Malah Diusir dari Rusunawa Jatinegara Barat

Penghuni Rusunawa Jatinegara Barat, AM, 50 tahun, mengaku bingung diusir dari unit yang dia tempati bersama keluarganya oleh Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS). Mereka diusir karena putrinya AM, yaitu MS, 19 tahun, membuang bayi hasil hubungan gelapnya di pinggiran Kali Ciliwung dan telah diproses Polres Metro Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Diusir Dari Rusunawa Jatinegara Barat, Keluarga AM Minta Kebijaksanaan Anies Baswedan

4 Juli 2022

Diusir Dari Rusunawa Jatinegara Barat, Keluarga AM Minta Kebijaksanaan Anies Baswedan

Keluarga AM adalah korban penggusuran Kampung Pulo yang direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya