Poster rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018. Rumah yang ditawarkan oleh PT Nusa Kirana akan memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 45 meter persegi. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan salah satu syarat untuk kepemilikan rumah DP Nol Rupiah yakni status berkeluarga sehingga bukan untuk lajang alias jomblo. Menurut Sandiaga, rumah DP Nol Rupiah diprioritaskan bagi mereka yang telah berumah tangga tetapi belum memiliki rumah. “Jadi bukan untuk para Jomblo ya," kata Sandiaga di Balai Kota, Rabu 14 Maret 2018.
Menurut Sandiaga Uno, penekanan sasaran progran rumah DP Nol Rupiah memang sejak awal ditujukan bagi warga DKI yang telah menikah. "Bukan yang telat menikah," katanya.
Persyaratan lain bagi pemohon, kata Sandiaga Uno, adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Jakarta. Pemohon juga harus melampirkan fotocopy e-KTP DKI Jakarta, dikeluarkan tahun 2013 atau sebelumnya. "Berkas lainnya adalah fotocopy Kartu Keluarga (KK) serta berusia minimal 21 tahun," katanya.
Sandiaga mengatakan Pemprov DKI juga akan memprioritaskan mereka yang belum memiliki rumah juga belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. "Pemohon juga harus membukti masa kerja atau usaha minimal 1 tahun serta Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," ungkapnya.
Menurut Sandiaga,mereka yang ingin ikut program DP Nol Rupiah harus taat pajak dengan melampirkan SPT. "Mereka juga harus berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah yakni di bawah Rp 7 Juta," katanya.
Dasar penentuan harga jual dalam program DP nol Rupiah ini, kata Sandiaga Uno, adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 bahwa luasan untuk setiap hunian rumah sejahtera susun paling sedikit 21 meter dan tidak melebihi 36 meter persegi. Untuk wilayah Jakarta Timur, harga jual per meter persegi paling banyak senilai Rp 8,8 juta dengan harga jual per unit sebesar Rp 184,8 juta untuk tipe 21 dan Rp 316,8 juta untuk tipe 36. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk merumuskan sistem cicilan ini," katanya.
