Kisruh Jalan Jatibaru Raya, Ombudsman: Pemprov DKI Jangan Arogan

Rabu, 6 Juni 2018 07:46 WIB

Tanah Abang Explorer berhenti beroperasi, sepeda motor lintasi Jalan Jatibaru Raya, Kamis 1 Februari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu meminta Pemerintah Provinsi DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan menjalankan rekomendasi Kepolisian soal penggunaan Jalan Jatibaru Raya.

"Harusnya (rekomendasi) didengar, tidak bisa arogan begitu," katanya kepada Tempo tadi malam, Selasa, 5 Juni 2018.

Baca: Ombudsman: Ada Maladminitrasi dalam Penutupan Jalan Jatibaru Raya

Menurut dia, bukan hanya gubernur yang mengurus jalan. Mesti dipertimbangkan pula dampak yang terjadi akibat penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ada enam poin rekomendasi dari Polda Metro jaya, antara lain supaya Pemprov DKI mengevaluasi dan mengkaji kembali kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Polisi secara tegas meminta jalan itu dibuka lagi dan menyarankan pedagang kaki lima (PKL) yang semula ditempatkan di sana segera dipindahkan ke Blok G Pasar Tanah Abang.

Persoalannya, Dominikus melanjutkan, sedari awal Pemprov DKI tak berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya ketika menutup Jalan Jatibaru. Penutupan dilakukan sejak akhir Desember 2017 tiap hari selama 10 jam sejak pukul 08.00 WIB. Karena itulah polisi mengeluarkan surat rekomendasi penataan Jalan Tanah Abang kepada Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan Jalan Jatibaru tak akan dibuka setelah Lebaran 2018. Dia beralasan, pembangunan sky bridge di atas Jalan Jatibaru Raya akan dimulai setelah Lebaran 2018. Jika jalan tiu dibuka justru membahayakan pemakai jalan.

“Karena di atasnya akan ada pengerjaan, sangat berbahaya kalau ada mobil lewat di bawahnya. Itu dari segi keselamatan sangat berbahaya,” katanya di Balai Kota, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.

Baca: Buka Jalan Jatibaru Raya, Polisi Beri Waktu Anies hingga Lebaran

Menurut dia, sekarang proses lelangan proyek sedang berlangsung. Pemenangnya akan diumumkan setelah Lebaran. Namun, dia tak menyebutkan waktu pasti pengerjaan sky bridge dan kapan kelar.

“Prosesnya (pengerjaan sky bridge) kami harapkan 2,5 sampai 3 bulan.”

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan polisi memberikan waktu hingga Lebaran kepada Pemprov DKI untuk membuka Jalan Jatibaru Raya.

Baca: Penyebab Sidang Lanjutan Penutupan Jalan Jatibaru Raya Ditunda

Yusuf menegaskan, Polda Metro Jaya tetap pada rekomendasi sebelumnya, yakni meminta pembukaan Jalan Jatibaru Raya. Dia menuturkan, fungsi Jalan Jatibaru Raya tidak dapat diubah-ubah dan tidak bisa diganggu gugat.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

18 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

19 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

20 hari lalu

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

20 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

23 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

23 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan

23 hari lalu

Eks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan

Yudi Purnomo Harahap menyayangkan KPK yang tidak tegas bersikap menanggapi isu peleburan KPK dan Ombudsman RI.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

24 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya