Ombudsman: Ada Maladminitrasi dalam Penutupan Jalan Jatibaru Raya

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pedagang kaki lima yang memenuhi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, 9 Maret 2018. Polisi berencana memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk membandingkan data terkait penutupan jalan tersebut. TEMPO/Subekti.

    Aktivitas pedagang kaki lima yang memenuhi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, 9 Maret 2018. Polisi berencana memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk membandingkan data terkait penutupan jalan tersebut. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ombudsman Perwakilan Jakarta Dominikus Dalu menyebut ada dugaan maladministrasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam penataan kawasan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dugaan itu muncul setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan dalam sebulan terakhir. "Karena fungsi jalan untuk kepentingan umum digunakan untuk fungsi lain," kata Dominikus di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.

    Dominikus menilai penutupan Jalan Jatibaru yang diatur melalui Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 telah melanggar Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ombudsman telah meminta keterangan dari sejumlah stakeholder terkait.

    Hari ini, Ombudsman mengajak Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meninjau langsung Jalan Jatibaru. "Sejauh ini Ditlantas Polda Metro tidak dilibatkan dalam penataan lalu lintas di kawasan Tanah Abang," kata Dominikus.

    Dominikus menambahkan, peninjauan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang itu digelar agar Ditlantas bisa memberikan masukan untuk finalisasi laporan pemeriksaan Ombudsman. Laporan itu rencananya akan disampaikan ke Pemprov DKI pada pekan depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.