Kondisi area parkir di Mapolda Metro Jaya yang sempat dilakukan ground breaking pembangunan gedung parkir hasil kewajiban kontribusi pengembang PT Jaladri Kartika Paksi, Selasa, 8 Agustus 2017. TEMPI/Inge Klara
TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan fasilitas gedung parkir bertingkat sedang berjalan di dua titik lahan di Polda Metro Jaya. Kepala Primer Koperasi Polri, Polda Metro Jaya, Ratnawati, memperkirakan pembangunan yang akhirnya berjalan itu akan berdampak pada area parkir saat ini.
Sebab, armada mobil patroli dan pengawalan (patwal) polisi "mengungsi" ke area parkir kendaraan umum. “Parkiran di lapangan Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas) terpakai sekitar 30 persen,” kata Ratnawati saat ditemui di kantornya, Kamis, 6 September 2018.
Berdasarkan pantauan Tempo pada hari itu, 75 mobil patwal terparkir di belakang lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya. Lokasi parkir persis di depan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sebanyak 74 mobil lain berjajar di lapangan Ditlantas dan satu mobil terselip di antara kendaraan pribadi.
Menurut Ratnawati, masyarakat hanya dapat memarkir kendaraannya di lapangan Ditlantas dan lahan depan minimarket. Dari pintu masuk, masyarakat dapat melihat lapangan Ditlantas di sebelah kiri, sedangkan minimarket di sisi kanan.
Ranawati berujar kendaraan pribadi masyarakat tak diizinkan masuk jika parkir penuh. "Tidak ada tempat parkir lain," ujarnya.
Pembangunan fasilitas parkir baru diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan dua. Lokasi pembangunan ada di sebelah minimarket dan Gedung Balai Polda Metro Jaya. Rencananya, setiap lokasi mampu menampung 700 unit kendaraan.
Pembangunan gedung parkir ini adalah realisasi dari rencana yang mangkrak. Pembangunan telah dicanangkan, bahkan telah dilakukan groundbreaking, saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Februari 2016.
Saat itu, fasilitas parkir baru seluas 30.582,82 meter persegi tersebut diproyeksikan menjadi kantong parkir baru untuk para pengguna kendaraan umum. Untuk pembangunannya, Ahok berencana memanfaatkan dana dari kontribusi tambahan yang diterapkannya terhadap pengembang pulau reklamasi.
Setelah mangkrak cukup lama, pembangunan dijalankan saat ini. Sumber anggarannya diganti menjadi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
