Calon Wagub DKI dari PKS, Satpol PP Antisipasi Spanduk Provokatif

Reporter

Zara Amelia

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 22 September 2018 17:10 WIB

Personel Satpol PP perempuan melakukan simulasi pengamanan saat demo dalam perayaan HUT Satpol PP ke-68 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 26 April 2018. Gubernur Anies Baswedan menyampaikan jika di Jakarta Satpol PP memainkan peran yang penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan semua peraturan daerah. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan pengawasan usai munculnya beberapa spanduk berisi penolakan terhadap Wagub DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di sejumlah titik di Ibu Kota. Pengetatan pengamanan sejumlah titik rawan untuk mencegah adanya spanduk berisi hasutan provokatif atau ujaran kebencian.

Kepala Satpol PP Yani Wahyu mengatakan, pengawasan itu dilakukan di sejumlah titik yang rawan dipasangi spanduk-spanduk provokatif.

"Pengawasan kami untuk titik-titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, kita floating petugas," kata Yani ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 22 September 2018.
Baca : Satpol PP Cabut Spanduk Tolak Wagub dari PKS

Titik rawan tersebut, kata Yani, adalah tempat-tempat yang banyak dilalui orang dan ramai Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, lokasi yang biasa menjadi tempat pemasangan reklame liar juga menjadi perhatian khusus Yani.

"Seperti Monas, yang banyak pengunjung, itu mengundang gangguan ketentraman dan ketertiban umum," ucap Yani.

Selain itu, Yani juga mengerahkan petugasnya untuk berkeliling secara berkala di lokasi selain titik rawan.

Sebelumnya, terpampang selembar spanduk berisi penolakan terhadap wagub DKI asal PKS. Spanduk berwarna merah putih itu terpasang di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. "Tolak Calon Wakil Gubernur dari PKS!!!" Begitu kalimat yang tertulis pada spanduk.

Pada bagian bawah terdapat tulisan 'Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas isi spanduk.

Yani sendiri telah memerintahkan jajarannya untuk membersihkan Jakarta dari spanduk-spanduk berisi ujaran kebencian dan hasutan sejak Kamis lalu. Yani memerintahkannya usai menerima laporan spanduk berisi penolakan wagub DKI dari PKS tersebut.
Simak juga : Ini Kriteria Anies Baswedan Soal Wagub DKI yang Baru, Apa Saja?

"Kemarin dua hari lalu, saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran, mulai tingkat kelurahan kecamatan kota provinsi mengawasi spanduk, baliho, reklame, dan lainnya yang melanggar aturan untuk ditertibkan sesuai ketentuan," ucap Yani.

Hingga saat ini ada dua nama calon wagub DKI yang bakal disodorkan PKS, yaitu mantan wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Berita terkait

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

7 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

16 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

1 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

2 hari lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

2 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

2 hari lalu

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

2 hari lalu

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

Bursa calon gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PKS mulai ramai. Salah satunya Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

2 hari lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

2 hari lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya