Wali Kota Jakbar Keluhkan Kampanye Pileg Bisa Bikin Semrawut Kota

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 30 September 2018 18:22 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi beranggapan model kampanye calon legislatif (caleg) untuk pemilihan umum 2019 masih menggunakan cara tradisional.

"Kampanyenya masih tradisional, pasang gambar, pasang bendera padahal sudah ada alat-alat, tinggal seperti apa kampanyenya yang paling efektif," ujar Wali Kota Rustam Effendi di Jakarta, Sabtu, 29 September 2018.
Baca : Buat Penyegaran dan Percepatan, Anies Baswedan Rotasi 16 Pejabat

Penegasan tersebut menanggapi aturan pemasangan atribut kampanye, dan menurut Rustam kampanye tradisional membuat semrawut wajah kota.

Rustam mengatakan, beberapa jalan tertentu telah ditetapkan sebagai area wajib steril dari atribut kampanye calon anggota legislatif.

"Ada jalan-jalan tertentu yang tidak boleh ada atribut kampanye, misalnya Jalan Letjen S Parman, itu (atribut) akan kita posisikan, kita konsekuen dengan aturan," dia menegaskan.

Rustam menyarankan, para calon anggota legislatif bisa berkampanye dengan lebih kreatif memanfaatkan kekuatan dukungan dunia maya.

"Kan masih ada yang lebih canggih, pake Whatsapp aja juga sudah jadi kampanyenya," ujar dia.
Simak juga : Polisi Sebut 4 Tersangka Diduga Pengedar Ekstasi di Pesta Lajang

Sementara untuk mengantisipasi banyaknya sampah visual di wilayah Jakarta Barat selama masa kampanye, Rustam mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja dan Bawaslu agar izin pemasangan atribut kampanye diperketat.

Advertising
Advertising

Kepada para calon anggota legislatif, Wali Kota Rustam berpesan agar semuanya mengikuti aturan pemasangan atribut politik. "Tidak boleh ada pelanggaran, nanti partai sendiri yang akan terkena imbasnya," ujar dia.

ANTARA

Berita terkait

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

12 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

5 hari lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

10 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

10 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

10 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

11 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

13 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

19 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya

Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

32 hari lalu

Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.

Baca Selengkapnya