Penjabat Wali Kota Bekasi Dicopot, Ini Kata Gubernur M Iriawan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik  dua penjabat kepala daerah yaitu penjabat Bupati Purwakarta Taufik Budi Santoso dan penjabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa, 13 Maret 2018

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik dua penjabat kepala daerah yaitu penjabat Bupati Purwakarta Taufik Budi Santoso dan penjabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa, 13 Maret 2018

    TEMPO.CO, Bekasi -Penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan melantik Penjabat Wali Kota Bekasi yang baru Toto M. Taha pada Jumat, 31 Agustus 2018. Toto menggantikan Ruddy Gandakusumah yang dicopot dari jabatannya sebelum tugasnya berakhir pada 20 September 2018 mendatang.

    Pencopotan Ruddy diduga masih berkaitan dengan konflik dengan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji. Buntut dari konflik keduanya menyebabkan layanan di kantor kelurahan dan Kecamatan ditutup. Ombudsman telah memberikan rekomendasi sanksi ihwal kasus maladministrasi ini.

    Baca : Gubernur Bantah Pencopotan Penjabat Wali Kota Bekasi karena Kisruh

    M. Iriawan membantah bahwa penggantian Ruddy berkaitan dengan masalah tersebut. Menurut dia, Ruddy ditarik kembali agar fokus pada tugasnya menjadi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat.

    "Kami butuh dia, untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2019," kata Iriawan, Jumat, 31 Agustus 2018.

    Tugas sebagai Wali Kota Bekasi senentara kini diemban oleh Toto yang merupakan Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah II Jawa Barat yang berkantor di purwakarta. Penggantian ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. "Kami minta Pak Toto segera membuat konsolidasi dengan instansi agar pemerintahan berjalan baik," kata dia.

    Toto akan bertugas sampai dengan 20 September mendatang setelah Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode 2018-2018 dilantik. Tugas yang paling menanti Toto adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, dan mengusulkan posisi pelaksana tugas Sekretaris Daerah.

    APBD Kota Bekasi tahun 2018 disebut defisit hingga hampir Rp 1 triliun. Asisten Daerah 3 Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih berhitung ihwal APBD menjelang pembahasan APBD Perubahan. "Bisa iya (defisit), bisa tidak," kata dia.

    Dia mengatakan, posisi ketua TAPD sampai hari ini masih kosong. Sebab, posisi itu harus dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan pegawai pemerintah daerah paling tinggi. "Setelah ada ketua TAPD, kami segera menyerahkan berkas APBD Perubahan ke DPRD," ujar dia.

    Sumber Tempo menyebutkan bahwa defisit APBD Kota Bekasi hampir mencapai Rp 1 triliun dari nilai APBD Kota Bekasi yang ditetapkan Rp 5,6 triliun akhir tahun lalu. Defisit disebabkan bengkaknya belanja daerah, sementara pendapatan tidak dapat menutup nilai belanja tersebut.

    Simak juga :

    Asian Games Usai, 4.000 Aparat Jaga Bandara Soekarno - Hatta

    Penutupan Asian Games 2018, Warga Membludak di Halte Transjakarta

    Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro menolak disebut APBD mengalami defisit. Soalnya, tahun anggaran 2018 masih berjalan. "Masih terlalu dini dibilang defisit, neraca keuangan masih berjalan baik," ujar dia.

    Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Choiruman J. Putro mengatakan, lembaganya meminta Penjabat Wali Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi terpilih segera melakukan sinkronisasi. Soalnya, pembahasan APBD menyangkut program wali kota terpilih. "Besok kami akan mulai bahas, karena sudah terlambat membahas APBD," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.