TEMPO.CO, Jakarta – DPRD DKI menolak permintaan anggaran Rp 9,3 miliar khusus untuk pengawasan keamanan pangan terpadu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. DPRD DKI menolaknya karena dinas hanya akan menggunakan anggaran itu untuk pengawasan di 50 pasar tradisional di Jakarta.
Berita terkait
Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur
1 jam lalu
Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaMayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari
1 hari lalu
Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.
Baca SelengkapnyaTinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun
5 hari lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menuturkan harga bawang merah dan bawang putih dipatok Rp 40 ribu per kilogram.
Baca SelengkapnyaGuru Besar IPB Ungkap Keunggulan Pendekatan Metabolomik untuk Deteksi Kehalalan Pangan
7 hari lalu
Metode-metode analisis pangan halal yang telah dikembangkan selama ini memiliki keterbatasan.
Baca SelengkapnyaTanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi
8 hari lalu
Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.
Baca SelengkapnyaTeknik Kuno Menyimpan Apel agar Tahan Lama, dari Pasir sampai Serbuk Gergaji
9 hari lalu
Untuk mencegah apel cepat busuk perlu teknik penyimpanan yang tepat, sederhana, tapi efektif. Berikut cara menyimpan apel gaya lama tapi efektif.
Baca SelengkapnyaPedagang Keluhkan Stok Gula Pasir di Pasar
10 hari lalu
Stok gula pasir berkurang di pasar dan supermarket.
Baca SelengkapnyaPolisi Gadungan Ditangkap Polsek Ciputat Timur, Tipu Korban Untuk Merampas Motor
11 hari lalu
Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur menangkap dua polisi gadungan. Sempat membawa kabur motor korban.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development
11 hari lalu
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi
12 hari lalu
Kementerian PUPR mulai merevitalisasi Pasar Banyuwangi yang menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan heritage pada pertengahan tahun 2024 ini.
Baca Selengkapnya