Seribuan Surat Suara Rusak di Bekasi, Sebagian Sudah Bolong

Sabtu, 23 Maret 2019 16:59 WIB

Petugas KPUD Depok mempersiapkan surat suara yang rusak dan berlebih untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, 8 Desember 2015. Sebanyak 1.576 surat suara yang terdiri dari 398 rusak dan 1.178 berlebih, dimusnahkan guna mengantisipasi penyalahgunaan surat suara Pilkada serentak, besok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bekasi menemukan sedikitnya 1.013 surat suara rusak. Hal itu diketahui dalam proses penyortiran dan pelipatan sejak 11 Maret lalu di arena Basket, kawasan Gelanggang Olahraga, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Baca berita sebelumnya:
Kelalaian di Bekasi, Surat Suaran Diangkut Pakai Truk Bak

Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, mengatakan, surat suara rusak untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi dan DPRD Jawa Barat. Jumlahnya mungkin bertambah karena proses sortir dan pelipatan masih terus berlangsung. "Indikasi kerusakan dari pabrik, sudah kami laporkan ke pusat," kata Nurul, Sabtu 23 Maret 2019.

Kerusakan, kata Nurul, bervariasi mulai dari robek, ada noda, hingga berlubang. Surat suara yang rusak itu lalu dipisahkan untuk dibuat berita acara agar tidak sampai lolos ke tempat pemungutan suara ketika pelaksanaan pemilihan 17 April mendatang. "Nanti KPU RI yang meminta percetakan mencetak ulang," ujar Nurul.

Baca juga:
Menjelang Pemilihan, Tiga Caleg di Bekasi Meninggal

Advertising
Advertising

Ada lima jenis surat suara yang diterima KPU Kota Bekasi untuk pemilihan umum bulan depan. Kelimanya adalah untuk pemilihan DPRD Kota Bekasi, DPRD Jawa Barat, DPR RI, Pemilihan Presiden, dan DPD RI. Masing-masing surat suara dikirim sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah itu sebanyak 1.683.283 lembar.

Sejauh ini, Nurul menambahkan, tinggal surat suara Pilpres yang belum tiba di Kota Bekasi. Sesuai jadwal, kata dia, surat suara tersebut akan dikirimkan dari percetakan pada 30 Maret.

Ia menilai pengiriman pada jadwal itu cukup mepet, karena harus disortir dan dilipat. "Kami ingin lebih awal dari jadwal, tapi belum ada info lagi," ujar Nurul.

Baca juga:
Pelipatan Surat Suara di Tangsel Tidak Steril, Tanpa Pengawas KPU

Nurul mengantisipasi dengan mengerahkan petugas lebih banyak untuk menyortir dan melipat surat suara itu. Sebab, sepekan sebelum pencoblosan logistik sudah harus terdistribusi ke tingkat kecamatan. "Mulai Senin yang kami tambah adalah jam operasi pelipatan dan penyortiran," ujar Nurul.

Berita terkait

KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang

2 jam lalu

KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin akan mengecek tersangka kasus kekerasan seksual anak berinisial HA yang dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang

Baca Selengkapnya

KPU Tidak Akan Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong di PIlkada 2024

2 jam lalu

KPU Tidak Akan Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong di PIlkada 2024

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan tak akan memfasilitasi kampanye kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Jumlah DPT Pilbup Tangerang 2024 Sebanyak 2,3 Juta, Terbanyak Ketiga di Indonesia

11 jam lalu

Jumlah DPT Pilbup Tangerang 2024 Sebanyak 2,3 Juta, Terbanyak Ketiga di Indonesia

Jumlah DPT di Pilkada Kabupaten Tangerang menempati posisi terbanyak ketiga se-Indonesia.

Baca Selengkapnya

Diberhentikan Sebelum Dilantik, Dua Caleg PKB Gugat Cak Imin ke Pengadilan

1 hari lalu

Diberhentikan Sebelum Dilantik, Dua Caleg PKB Gugat Cak Imin ke Pengadilan

Cak Imin digugat oleh dua caleg PKB terpilih yang diberhentikan sebelum dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029

Baca Selengkapnya

Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

1 hari lalu

Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

KPK memeriksa 35 kelompok masyarakat di Malang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim.

Baca Selengkapnya

Alasan Pemprov NTB Enggan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024

1 hari lalu

Alasan Pemprov NTB Enggan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024

Pemprov NTB masih menolak untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sebesar Rp231 miliar. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 Dibuka, Ini Jumlah Honor dan Syaratnya

1 hari lalu

Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 Dibuka, Ini Jumlah Honor dan Syaratnya

KPU telah membuka jadwal pendaftaran anggota KPPS Pilkada 2024. Ketahui jumlah upah dan syarat-syaratnya.

Baca Selengkapnya

Profil Annisa Suci Ramadhani, Calon Tunggal Bupati Dharmasraya Lawan Kotak Kosong

1 hari lalu

Profil Annisa Suci Ramadhani, Calon Tunggal Bupati Dharmasraya Lawan Kotak Kosong

Annisa Suci Ramadhani usia 34 tahun merupakan calon tunggal Bupati Dharmasraya Sumbar, melawan kotak kosong.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

2 hari lalu

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

Bawaslu juga mengawasi proses rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Depok Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1.427.674 Pemilih

2 hari lalu

KPU Depok Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1.427.674 Pemilih

KPU Depok menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 dengan 1.427.674 pemilih

Baca Selengkapnya